BPJH Buka 1 Juta Kuota Program Sertifikasi Halal Gratis 2023
Aqil menuturkan para pelaku usaha harus memanfaatkan program Sehati 2023, karena penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap I akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2024.
Tag
Aqil menuturkan para pelaku usaha harus memanfaatkan program Sehati 2023, karena penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap I akan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2024.
Dalam sambutannya Yulistra Ivo mengatakan pemberian sertifikat halal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap UMKM, oleh karena itu dalam proses penerbitannya dipermudah dan gratis.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), telah menyiapkan anggaran untuk membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam mendapatkan sertifikat halal.?
Dengan mengantongi sertifikat halal dapat mendatangkan profit yang menguntungkan bagi pengusaha. Hal ini setara dengan tujuan dari LPPOM MUI yang mengedepankan kualitas produk secara jujur dan terbuka.
Penyerahan sertifikat halal merupakan wujud dari kepedulian Pemko kepada pelaku usaha dalam dalam rangka mendukung keberlangsungan ekonomi mikro dan upaya menjamin kualitas produk.
Wakil Presiden Maruf Amin meminta seluruh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh daerah untuk mengurus sertifikasi halal sehingga produknya mendapatkan sertifikat halal.
Wakil Presiden Maruf Amin meminta sertifikat halal berstandar internasional untuk segera disepakati sehingga produk-produk halal buatan Indonesia dapat diterima di pasar global.
Pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas halal pada produknya agar mendaftarkan sertifikasi halal melalui koordinator BPJPH Kanwil Kemenag Kalteng
Apresiasi dan terima kasih juga disampaikan Wamenag kepada BPOM yang telah melakukan uji klinis tahap 3 dan menerbitkan EUA vaksin Sinovac
BPJPH menerima pengajuan permohonan sertifikasi halal untuk vaksin Sinovac dari PT Bio Farma (Persero) pada 14 Oktober 2020
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM yang diatur dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker).