Sri Mulyani: Belanja Negara Januari 2021 Tumbuh 4,2 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara pada Januari 2021 tumbuh 4,2 persen (yoy) yaitu sebesar Rp145,8 triliun dari Rp139,9 triliun pada periode sama tahun lalu.
Tag
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara pada Januari 2021 tumbuh 4,2 persen (yoy) yaitu sebesar Rp145,8 triliun dari Rp139,9 triliun pada periode sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan digunakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19.
INA telah memperoleh pembiayaan dari pemerintah sebesar Rp15 triliun dalam APBN 2020 dan berlanjut tambahan Rp15 triliun di tahun ini. Kemudian, INA juga memperoleh Rp45 triliun dalam bentuk pengalihan saham (inbreng) tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada 69 pejabat eselon I dan II yang baru dilantik di lingkungan Kementerian Keuangan untuk selalu menanamkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa,?voucer, dan token listrik menyusul penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/PMK.03/2021.
Kebijakan pendanaan untuk kegiatan mendesak tahun ini akan dipenuhi melalui refocussing atau realokasi belanja K/L termasuk TKDD yang telah dilakukan pemerintah sesuai dengan arahan presiden
Sri Mulyani menyatakan insentif usaha bidang perpajakan belum dimasukkan dalam alokasi Rp553,1 triliun karena pihaknya masih dalam proses melakukan estimasi awal yang bergantung pada wajib pajak
Meski demikian, Sri Mulyani memastikan Pemerintah Indonesia tetap akan melakukan vaksinasi gratis untuk seluruh masyarakat untuk menjamin bahwa semua orang harus divaksinasi tanpa pengecualian
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati, lewat akun Instagramnya, mengunggah video kaleidoskop tahun 2020 pada Rabu malam, 30 Desember 2020. Sri Mulyani mengatakan banyak hal-hal di luar dugaan? terjadi pada tahun ini. Ia menyebut tahun 2020 memberikan ujian berat bagi masyarakat Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tindakan korupsi merupakan ancaman dan tantangan paling besar ketika pemerintah berupaya menangani serta mengatasi dampak pandemi COVID-19 melalui uang negara.
Pemerintah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menstimulasi perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Adapun?pajak?masih menjadi kontribusi paling besar dalam penerimaan negara. Namun, Kementerian Keuangan justru mencatat realisasi penerimaan pungutan negara hingga Oktober 2020 sebesar Rp826,9 triliun atau minus 18,8 persen/?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan terus memantau efektivitas? berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terhadap kesejahteraan masyarakat maupun keberlangsungan perekonomian.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja membangun kompetisi usaha di Indonesia menjadi lebih sehat, meningkatkan produktivitas, serta mengembangkan inovasi masyarakat.
Dia merinci untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) kuartal IV masih ada Rp 421,2 triliun sehingga secara keseluruhan tahun diperkirakan akan terserap Rp 1.053,4 triliun.
Dia berharap Direktorat Jenderal Pajak sudah bisa mendapatkan estimasi penghasilan perusahaan digital yang diperoleh di Indonesia untuk memungut PPh, dari pungutan PPN yang dibayarkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan eksekusi belanja daerah dalam rangka penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat lambat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa seluruh pajak yang wajib dibayarkan oleh masyarakat merupakan upaya untuk menjaga negara agar mampu bertahan di tengah berbagai tekanan termasuk pandemi COVID-19.
Bank Dunia sebelumnya telah menetapkan Indonesia naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas per 1 Juli 2020
Menteri Keuangan,?Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya kelanjutan konsolidasi kebijakan fiskal maupun moneter pada 2021 agar pemulihan ekonomi semakin kuat dan berjalan pada jalur yang tepat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan berbagai dilema yang dialami pemerintah dalam mengambil kebijakan di tengah situasi tidak pasti seperti adanya pandemi COVID-19 saat ini.