Tag
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara mencakup lima elemen yaitu sumber daya manusia, edukasi tugas dan fungsi, pengawasan, kebijakan, serta teknologi informasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan ketersediaan data yang akurat dan tepat sangat penting untuk pemerintah dalam menyusun kebijakan sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19.
Sri Mulyani menjelaskan anggaran ini berasal dari skemb?burden?sharing?antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) mengenai belanja?public?goods?sektor kesehatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menangani masalah perubahan iklim meskipun saat ini sedang fokus pada penanganan pandemi COVID-19.
Semula program subsidi upah menargetkan 15,7 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp5 juta yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
Kementerian telah menyebutkan tiga daerah untuk lokasi pengadaan vaksin, yaitu Bogor, Bali dan Ambon.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen yang sangat penting dalam membantu masyarakat keluar dari dampak pandemi COVID-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan terus memaksimalkan penggunaan APBN dalam rangka memberikan respons terhadap dampak pandemi COVID-19 secara adaptif dan tepat waktu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berbagai insentif perpajakan yang diberikan pemerintah dengan nilai total Rp120,6 triliun hingga kini masih terealisasi sekitar Rp30 triliun atau 24,6 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk program pemulihan ekonomi pesantren agar siap beradaptasi menghadapi pandemi COVID-19.
Menurut Sri Mulyani, industri makanan dan minuman harus mengantisipasi dampak perubahan iklim kendati sektor ini tergolong moncer di tengah krisis pandemi Covid-19.
Salah satunya datang dari lembaga rating Moody's dalam laporan mereka pada 8 Oktober 2020 atau tiga hari setelah aturan itu?disahkan di sidang paripurna DPR.
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Indrawati kembali memberi penjelasan soal utang Indonesia yang menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Menurut dia, kenaikan?utang?ini merupakan tren yang sedang terjadi secara global di tengah pandemi COvid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi penerimaan perpajakan hingga 30 September 2020 mencapai Rp892,4 triliun atau terkontraksi 14,1 persen jika dibandingkan periode sama pada 2019 mencapai Rp1.039,4 triliun.
Sebagai negara dengan mayoritas pendudukan beragama Islam, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah.
Sri Mulyani menilai peran G20 bersama lembaga pembangunan multilateral dan organisasi internasional, termasuk WHO, sangat penting dalam upaya mengendalikan Covid-19 dan mendorong pemulihan perekonomian global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan perubahan alokasi terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.
Menurut dia, itu terlihat dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021 dan tetap dilanjutkan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons kabar yang beredar soal revisi Undang-undang tentang Bank Indonesia . Menurut dia, rencana revisi undang-undang BI tersebut…
Menteri Keuangan?Sri Mulyani?Idrawati menanggapi sokongan dana sebesar US$ 103,78 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun melalui?global?climate fund?atau GCF atas dukungan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi.
