Tag
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pakar Hukum Kehutanan, Dr Sadino mengatakan dana bagi hasil atau DBH sebelum daya alam kehutanan mencakup penerimaan yang bersumber dari iuran izin usaha pemanfaatan…
Sementara DBH sumber daya alam, lanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas DBH kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan
DBH sendiri menurut Dr Sadino merupakan dana yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah
Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD?1945.
Selanjutnya undang-undang yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 juga menurut Dr Sadino perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang baru.
Menurutnya?dalam menjalankan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
