Tag
Pakar sekaligus Kepala Lab Psikologi Universitas Bina Nusantara Dr Istiani mengatakan penyelenggara tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK memiliki cara tersendiri untuk mengetahui karakter seseorang.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengaku tidak sependapat dengan beberapa pihak yang menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berdasarkan hukum.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan berpendapat tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan filter untuk memastikan SDM yang bekerja di KPK satu tujuan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani?mendukung penuh pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK sebagai proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Pegawai KPK, Harun Al Rasyid menyebut penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan adalah inisiatif pribadi Firli Bahuri. Dia mengatakan keputusan itu tidak dibuat bersama pimpinan lainnya.
Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) akan melakukan konsolidasi merespons diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Melihat model tes pegawai KPK itu, Hariadi mengkhawatirkan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia mengatakan ketika sistem nilai tidak benar-benar dijaga, maka pasal-pasal antikorupsi dapat membunuh gerakan antikorupsi itu sendiri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ikut menyusun soal dan materi wawancara dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
Ghufron menyebutkan pegawai yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.274 orang, pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak dua orang
BKN dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK juga melibatkan banyak unsur instansi sebagai upaya maksimal memastikan akuntabilitas dan objektivitas pada seluruh penyelenggaran
Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa apabila isu TWK berdampak kepada kepercayaan publik terhadap kinerja KPK, maka sebaiknya BKN membuka hasil tes tersebut ke publik terkait hasil penilaian para pegawai KPK secara terang benderang
BORNEONEWS, Jakarta - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari mengaku telah menerima informasi terkait pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK…
KPK bekerja sama dengan BKN menggelar asesmen wawasan kebangsaan bagi seluruh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap KPK yang menjadi salah satu rangkaian proses alih stasus tersebut
