IM57+ Institute Resmi Berbadan Hukum
IM57+ Institute sebagai organisasi bentukan 58 orang pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinyatakan resmi berbadan hukum.
Tag
IM57+ Institute sebagai organisasi bentukan 58 orang pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinyatakan resmi berbadan hukum.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan bahwa merekrut pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara Polri akan memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpikor) Bareskrim Polri.
Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekjen Partai Gelora Indonesia,?Mahfudz Siddiq mengatakan ada yang ingin menjadikan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK panggung besar yang ramai dan lama.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengajak elemen bangsa untuk melakukan konsolidasi sistem presidensialisme, mengingat sistem yang ada telah menjadikan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melebihi presiden.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan 13 poin keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI terkait adanya dugaan penyimpangan prosedur proses peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah hasil pemeriksaan Ombudsman RI soal adanya penyisipan materi tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pendapat Ombudsman RI mengenai tidak kompetennya Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam melaksanakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bertentangan dengan hukum.
BORNEONEWS, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) bukan persoalan ide siapa yang mengusulkan tetapi merupakan amanat undang-undang. "Yang paling…
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan peserta tes wawasan kebangsaan yang mendapat pertanyaan memilih Pancasila atau Al Quran dari asesor dikarenakan hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan profilingnya jeblok.
Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan lembaganya turut memberikan penjelasan secara tertulis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai KPK.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan KPK tidak membayar pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pakar Hukum Yenti Garnasih mempertanyakan tujuan dan urgensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).
Pakar komunikolog Emrus Sihombing mengatakan pelaksanaan TWK KPK telah sesuai dengan perundang-undangan, bukan merupakan pelanggaran HAM.
Komnas HAM juga mendapatkan tiga bundel dokumen yang diperkirakan sekitar 650 halaman dan berisi berbagai informasi
Pengamat kebijakan publik Lisman Manurung menganggap manuver Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) janggal dan politis.
Pakar hukum Petrus Selestinus menilai?tidak masuk akal jika?tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK bertujuan menyelamatkan Harun Masiku.
Ke 9?orang tersebut adalah Hotman Tambunan, Rasamala Aritonang, Andre Dedy Nainggolan, Novariza, Faisal, Benydictus Siumlala Martin, Harun Al Rasyid, Lakso Anindito dan Tri Artining Putri
BORNEONEWS, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berharap tes wawasan kebangsaan (TWK) dihentikan karena dinilai memiliki materi dan proses yang bias, reduksi dan tidak…
Pakar Komunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Emrus Corner Emrus Sihombing mengatakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) harus mengikuti pelantikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).