Tag
RPerpres ini akan sejalan dengan RPP yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dan koperasi yang telah selesai disiapkan RPP nya dan diunggah di Portal UU Cipta Kerja
Pengamat pariwisata Muslim Jayadi menilai kemudahan berusaha yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker membantu pemulihan sektor pariwisata.
Sofyan menyebutkan salah satu contoh permasalahan, yakni ketika ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan hak guna usaha (HGU) atas tanah yang mengalihfungsikan kawasan hutan, namun pihak BPN tidak mengetahuinya
Sejumlah pengamat ekonomi meyakini Omnibus Law UU Cipta Kerja atau Ciptaker?mampu menjadi solusi kunci dalam mengatasi persoalan ekonomi Indonesia.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian dari upaya pemerintah mempermudah berusaha, terutama bagi sektor usaha mikro dan kecil (UMK).
KSBSI menyebut pemerintah tidak melibatkan pekerja, buruh, atau serikat pekerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja meski mendapatkan protes dari serikat pekerja
HIPMI menyambut baik langkah pemerintah mengundangkan UU Cipta Kerja. Pemerintah telah membawa iklim positif bagi investasi di Indonesia, khususnya kalangan pengusaha
Dalam UU Cipta Kerja, masyarakat adat akan diikutkan dalam kebijakan penataan kawasan hutan, konservasi hingga Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
LPSK juga mendorong para saksi untuk tidak takut melapor dan memberikan keterangan demi terungkapnya motif, alat bukti, dan pelaku dalam peristiwa yang terjadi di tengah unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis (8/10).
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja akan membantu mengatasi pengangguran di Tanah Air yang jumlahnya sebesar 5 persen.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan membentuk tim kerja independen untuk menampung masalah-masalah yang muncul dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sejumlah pelaku usaha di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyambut gembira Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan DPR RI yang menghadirkan optimisme perizinan lebih mudah kedepannya.
Menurut dia, masalah kesalahan redaksional dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mestinya tidak perlu terlalu diributkan karena masih bisa diperbaiki.
Hal ini semestinya direspon oleh Presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperbaiki kesalahan redaksional dalam UU Cipta Kerja.
Cahyono mengklaim, kekeliruan tersebut tidak mengubah substansi UU dan lebih bersifat teknis administratif semata, sehingga dinilai tidak memberikan pengaruh pada norma yang diatur di dalamnya serta implementasi undang-undang dimaksud pada tataran teknis.
DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Ketua Umum Deni Sunarya dan Sekretaris Umum Muhammad Hafidz mengajukan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, yakni Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 UU Cipta Kerja.
Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa memperbaiki permohonan disesuaikan dengan perubahan saat undang-undang itu diundangkan.
Penyidik masih melakukan pengembangan. Misalnya seperti pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Salah satunya adalah Ahmad Yani.
Selama ini, banyak yang mengeluhkan mengurus perizinan untuk usaha di Indonesia berbelit-belit. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan memudahkan investor mengembangkan bisnis di Indonesia.
Praktisi dan santri?talents mapping?Andri Fajria memandang perlu pencari kerja melakukan pemetaan bakat (talents mapping) sebelum pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang bakal membuka peluang lapangan kerja bagi generasi muda di Tanah Air.
