Polisi Buka Isi WhatsApp KAMI Medan yang Diduga Picu Rusuh Demo Omnibus Law
Empat orang anggota KAMI Medan sebelumnya telah ditangkap. Mereka adalah Khairi Amri (Ketua KAMI Medan), Juliana, Devi, dan Wahyu Rasari Putri.
Tag
#UU Cipta Kerja
Sri Mulyani Ingatkan Soal Lingkungan Dari Lembaga Dunia di UU Cipta Kerja
Salah satunya datang dari lembaga rating Moody's dalam laporan mereka pada 8 Oktober 2020 atau tiga hari setelah aturan itu?disahkan di sidang paripurna DPR.
Ketua MPR Dorong KLHK Jelaskan UU Cipta Kerja Terkait Lingkungan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dampak Undang-Undang Cipta Kerja bagi lingkungan.
Cerita di Balik Perubahan Klaster Perpajakan Omnibus Law Setelah Paripurna DPR
Dewan Perwakilan Rakyat diduga kuat mengubah-ubah naskah?omnibus?law?Undang-undang Cipta Kerja setelah pengesahan. Hal ini ditengarai terjadi saat DPR mengklaim melakukan perbaikan tata bahasa dan salah ketik (typo) setelah rapat paripurna 5 Oktober lalu.
Gubernur Sulsel Terima Saran UU Cipta Kerja dari 23 Rektor
Nurdin Abdullah memandu dan memimpin langsung jalannya diskusi untuk meminta masukan dari berbagai pihak terkait UU Cipta Kerja atau Omnibus Law
Polda Sumut Tangkap Provokator Demo Anarkis di DPRD Batubara
Tersangka menjadi pemimpin massa aksi dan menyampaikan orasi yang menghasut pengunjuk rasa melakukan tindakan anarkis hingga melukai petugas kepolisian
MK Diminta Jujur Menangani Uji Materi UU Cipta Kerja
Seperti diketahui, Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung sama-sama memilih tiga orang untuk duduk sebagai hakim konstitusi.
Bank Dunia Pernah Soroti Dampak Omnibus Law ke Lingkungan dan Hak Tenaga Kerja
Dengan menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi dan memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, ujar Bank Dunia, beleid tersebut dapat membantu menarik investor. Sehingga, selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja, dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.
Pengamat Sebut UU Cipta Kerja Dapat Kurangi Pungli Sektor Transportasi
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan UU Cipta Kerja dapat mengurangi pungutan liar untuk kebutuhan analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang selama ini dikeluhkan investor.
Moeldoko: Aspirasi Publik Soal UU Cipta Kerja Diakomodasi di 35 PP dan 5 Perpres
Dia mengatakan pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan masih memberikan kesempatan dan akses kepada teman-teman pekerja dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi isi UU Cipta Kerja.
Ekonom Ingatkan Bahaya Pembahasan PP Turunan UU Cipta Kerja Tanpa Dikawal Buruh
Pemerintah sedang menyiapkan 35 RPP dan lima rancangan peraturan presiden (perpres) sebagai tindak lanjut disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober lalu. Pemerintah memiliki waktu sekitar 30 hari untuk merampungkan aturan turunan dari undang-undang tersebut.
Besok, 4 PP Ketenagakerjaan di Omnibus Law UU Cipta Kerja akan Dibahas
Sesuai dengan Omnibus Law, semua PP ini wajib diselesaikan tiga bulan sejak UU berlaku. Saat ini, Omnibus Law belum berlaku karena baru diserahkan DPR ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 14 Oktober 2020. Jokowi punya waktu 30 hari untuk memutuskan, apakah akan meneken omnibus law UU Cipta Kerja ini atau tidak.
Airlangga Klaim DPR Serap Masukan Cendekiawan hingga Aktivis di UU Cipta Kerja
Airlangga pun mempersilakan para pihak yang tak setuju dengan UU Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Dinilai Masih Bisa Berubah
Perubahan bisa terjadi karena draf UU 812 halaman ini akan disesuaikan dengan format dan standar pembentukan UU. Sebelum kemudian diteken Presiden Jokowi, paling lambat 30 hari setelah paripurna DPR.
Asosiasi nilai UU Cipta Kerja Dapat Undang Investasi Digital
Pendiri dan CEO Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia (ADEI) Bari Arijono menilai adanya UU Cipta Kerja bisa mengundang minat pelaku modal asing untuk berinvestasi dalam sektor digital.
KSP: Aspirasi Publik Terkait UU Cipta Kerja Terbuka Untuk Diakomodasi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan aspirasi publik terkait UU Cipta Kerja masih terbuka untuk diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
Moeldoko Tekankan UU Cipta Kerja untuk Hadapi Kompetisi Global
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan Undang-Undang Cipta Kerja diarahkan untuk menghadapi kompetisi global.
Moeldoko: Jokowi Berani Ambil Jalan Terjal Menanjak
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani mengambil jalan terjal dan menanjak demi kepentingan rakyat, salah satunya terkait UU Cipta Kerja yang bertujuan baik namun mendapat berbagai penolakan.
Entaskan UU Cipta Kerja dari Pusaran Hoaks
Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu keniscayaan, apalagi sejak draf rancangan undang-undang disampaikan Presiden ke DPR (12 Februari 2020) hingga disampaikan pimpinan DPR kepada Presiden (14 Oktober 2020) muncul banyak versi.
Kemenaker Sebut Publik Dilibatkan Dalam Pembahasan UU Cipta Kerja
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan pembahasan UU Cipta Kerja sudah melibatkan berbagai partisipasi publik termasuk pengusaha dan serikat pekerja.