Tag
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena mengatakan sependapat dengan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Saldi Isra yang menyatakan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak mungkin dilakukan.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai rencana dilakukannya amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di saat bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 merupakan langkah tidak tepat dan gegabah.
Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan menjelaskan saat ini MPR RI sedang menggulirkan sistem perencanaan pembangunan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga lembaganya sedang mendalami wacana perubahan UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan dihidupkannya kembali GBHN.
Menurut Zulkifli Hasan, amandemen bukan mengembalikan UUD 1945 seperti aslinya, tapi hanya mengenai pentingnya garis besar haluan negara yang dulu pernah menjadi kewenangan MPR
Adalah Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional dalam menyikapi isu perihal amandemen UUD 1945
Ketua Fraksi PDIP di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Basarah, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bersikap emosional menolak amandemeo Undang-undang Dasar atau UUD 1945.
Fraksi Partai Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat mengirim isyarat tak sepakat dengan rencana amandemen Undang-undang Dasar 1945. Anggota Fraksi Golkar MPR Ace Hasan Syadzily mengingatkan bahwa UUD 1945 hasil amandemen era reformasi memiliki semangat demokratisasi dan kedaulatan berada di tangan r
