Tag
Hal tersebut disampaikan Mugiyanto dalam intervensi Indonesia pada General Debate Item 5: Human Rights Bodies and Mechanisms dalam Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-63 di Markas PBB, Jenewa, Swiss, Kamis (24/9).
Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi selama dilakukan secara damai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kami ingin dan kami akan memastikan supaya suara dari masyarakat sipil ini juga menjadi aspek penting bagi Kementerian Hak Asasi Manusia dalam penyusunan kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan terkait Hak Asasi Manusia,"
Ia mengatakan aparatur sipil negara merupakan garda terdepan dalam penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia karena berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui pelayanan publik setiap hari.
"Kerja-kerja hak asasi manusia tidak boleh berhenti pada slogan, dokumen, atau pidato semata, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,"
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menyebut aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua Barat Daya, mencederai hak dasar masyarakat atas lingkungan baik dan sehat yang diatur dalam konstitusi negara.
