BORNEONEWS, Singapura – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia masih menghadapi hambatan struktural untuk menembus pasar Kanada, meski perjanjian dagang Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) telah disepakati.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian Devi Erna Rachmawati menilai, persoalan utama yang membelit UMKM bukan pada kualitas produk, melainkan kerumitan regulasi dan perizinan ekspor di negara tujuan.
“Tantangan paling krusial bagi UMKM Indonesia untuk masuk ke pasar Kanada adalah regulasi. Ini bukan persoalan sederhana,” ujar Devi dalam Canada in Asia Conference (CIAC) 2026 di Singapura, Rabu, 11 Februari 2026.
Menurut Devi, banyak UMKM Indonesia belum siap menghadapi standar ketat Kanada, mulai dari izin edar, keamanan pangan, sertifikasi keberlanjutan, hingga ketelusuran rantai pasok. Tanpa pendampingan berkelanjutan, UMKM berisiko hanya menjadi penonton dalam implementasi ICA-CEPA.
Kadin, kata dia, berupaya mengisi celah tersebut melalui pembinaan teknis, fasilitasi business matching, serta promosi produk Indonesia lewat pameran internasional. Namun, upaya ini dinilai belum cukup jika tidak dibarengi reformasi kesiapan ekspor di tingkat nasional.
Forum CIAC 2026 sendiri mempertemukan lebih dari 550 inovator, pemimpin bisnis, dan pembuat kebijakan, dengan agenda utama membahas dinamika ekonomi Indo-Pasifik, tantangan rantai pasok global, hingga arah baru investasi lintas negara.
Dari Indonesia, hadir sejumlah pejabat strategis, antara lain Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko B. Witjaksono dan CEO Indonesia Investment Authority (INA) Ridha Wirakusumah, menandakan keseriusan pemerintah memperluas kerja sama ekonomi dengan Kanada.
Menariknya, di tengah tantangan UMKM, Devi mengungkapkan minat investor Kanada justru menguat di sektor hilirisasi pertanian Indonesia. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah mendorong nilai tambah komoditas domestik.
Namun kondisi ini memunculkan ironi, ketika modal asing siap masuk, UMKM lokal justru masih tertahan di pintu pasar global akibat ketimpangan kesiapan regulasi dan kapasitas.
Tanpa intervensi kebijakan yang lebih agresif, ICA-CEPA dikhawatirkan hanya menjadi kesepakatan elitis, sementara UMKM—yang selama ini disebut tulang punggung ekonomi nasional—tetap kesulitan naik kelas di pasar internasional.
ANTARA
