BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah memperkuat intervensi stabilisasi pangan melalui Gerakan Pangan Murah yang digelar serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Program tersebut ditujukan untuk menjaga harga, pasokan, dan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.
Wakil Menteri Pertanian Saleh Mustafa mengatakan pemerintah ingin intervensi dapat dilakukan lebih cepat ketika terjadi gejolak harga pangan di daerah.
“Harapan kita, ke depan daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik,” kata Saleh, Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurutnya, pelaksanaan GPM perlu terus diperkuat dan dievaluasi agar dampaknya terhadap daya beli masyarakat dapat terukur.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana untuk pengujian keamanan pangan dan penanganan ketidakstabilan harga.
Salah satunya berupa kendaraan pendukung untuk menguji keamanan komoditas pangan, termasuk memastikan cabai yang dijual kepada masyarakat aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya.
Selain itu, Badan Pangan Nasional menyediakan kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
“Tujuannya agar ketika terjadi gejolak atau harga pangan tidak stabil di suatu wilayah, kita bisa melakukan intervensi secara cepat,” ujar Saleh.
GPM Nasional dilaksanakan Bapanas bersama pemerintah daerah, Perum Bulog, ID FOOD, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha swasta dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026.
Di Jakarta, kegiatan dipusatkan di kawasan padat penduduk di Kalibata, Bidara Cina, dan Bukit Duri.
Pemerintah menyediakan 400 paket beras gratis dan 2.400 voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher.
Berbagai komoditas juga dijual di bawah harga pasar, antara lain beras SPHP 12,25 ton, beras premium 6 ton, gula 3,24 ton, minyak goreng 5.500 liter, ayam 1.200 ekor, daging sapi 150 kilogram, telur ayam ras 870 kilogram, cabai, bawang merah, dan bawang putih.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, GPM tercatat telah dilaksanakan sebanyak 11.349 kali di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut terdiri atas 127 kegiatan di tingkat pusat, 2.071 di tingkat provinsi, 8.710 di kabupaten/kota, dan 441 kegiatan bersama mitra.
Pemerintah berharap intervensi tersebut dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
SUMBER: ANTARA
