BORNEONEWS, Tamiang Layang – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Barito Timur mengingatkan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Timur mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 kali berturut-turut harus diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Golkar menilai, capaian opini WTP akan lebih bermakna apabila mampu berjalan seiring dengan meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Trisna Andrilawitni, dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Barito Timur yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang kembali memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut sekaligus menjadi WTP kesepuluh yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah daerah berkat sinergi seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan.
Meski demikian, Fraksi Golkar menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurut fraksi tersebut, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kemampuan daerah menggali sumber-sumber pendapatan sendiri sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat terus dikurangi.
"Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yang mana dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 tetap meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kendati demikian pada sisi lain terkait dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Barito Timur Tahun Anggaran 2025, kami tetap menaruh harapan agar ke depan pada sektor Pendapatan Asli Daerah lebih dipacu dan ditingkatkan lagi," ujar Trisna.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Selain menjadi kewajiban konstitusional, laporan tersebut juga menjadi sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah agar kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.
Fraksi Golkar juga mencermati realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,306 triliun terealisasi menjadi Rp1,349 triliun atau 103,26 persen. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp1,302 triliun atau 91,48 persen dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp1,423 triliun. Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp163,93 miliar.
Menurut Fraksi Golkar, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik. Namun, peningkatan PAD tetap harus menjadi perhatian utama agar kemampuan fiskal Kabupaten Barito Timur semakin kuat dan mampu menopang pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.
Setelah mencermati penjelasan kepala daerah atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Golkar menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
"Fraksi Partai Golongan Karya dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan pembahasan lebih lanjut dalam rapat bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanismenya," kata Trisna.
Fraksi Golkar berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 tidak hanya menghasilkan persetujuan administratif, tetapi juga menjadi momentum bagi Pemkab Barito Timur untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Bagi Fraksi Golkar, mempertahankan opini WTP harus berjalan beriringan dengan peningkatan PAD sebagai fondasi utama mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan yang semakin berkualitas bagi masyarakat Barito Timur.
Rapat paripurna DPRD Barito Timur dipimpin oleh Ketua DPRD Nursulistio dan dihadiri Wakil Ketua serta Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah. (AGUSTINUS BOLE MALO/j)
