BORNEONEWS, Tamiang Layang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Timur mendesak Pemkab Barito Timur memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Desakan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi PKB terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD, Selasa, 7 Juli 2026.
Juru Bicara Fraksi PKB, Wahyudin Noor, mengatakan besarnya SiLPA harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama pembangunan jalan, saluran irigasi, dan rehabilitasi sekolah yang masih mengalami kerusakan.
"Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan mendesak perbaikan serapan belanja agar lebih optimal. SiLPA yang sangat besar sebaiknya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, saluran irigasi, dan masih banyak sekolah-sekolah yang rusak," tegasnya.
Menurut Fraksi PKB, penggunaan SiLPA untuk pembangunan infrastruktur dasar dan sektor pendidikan dinilai akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Barito Timur.
Selain menyoroti pemanfaatan SiLPA, Fraksi PKB juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dinilai penting agar serapan anggaran semakin optimal dan tidak kembali menyisakan SiLPA dalam jumlah besar pada akhir tahun anggaran.
Fraksi PKB turut meminta pemerintah daerah segera menuntaskan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk yang berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah, perpajakan, hibah, bantuan sosial, maupun arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di sisi lain, Fraksi PKB menilai realisasi belanja bantuan yang baru mencapai 65,48 persen masih perlu ditingkatkan. Begitu pula belanja tidak terduga yang realisasinya hanya 29,56 persen, sehingga pemerintah daerah diminta lebih mengoptimalkan anggaran tersebut karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan.
"Fraksi Partai PKB juga menyoroti realisasi belanja bantuan yang capaiannya hanya 65,48 persen hendaknya ditingkatkan karena belanja bansos yang nilainya cukup rendah ini hendaknya dimaksimalkan karena banyak pihak yang memerlukan. Demikian belanja tak terduga yang capaiannya hanya 29,56 persen," ujar Wahyudin Noor.
Lebih lanjut, Fraksi PKB mendorong Pemkab Barito Timur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 guna memastikan setiap program dan kegiatan berjalan tepat sasaran, efektif, serta benar-benar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi PKB berharap pengelolaan APBD ke depan semakin berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga anggaran daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga Barito Timur.
Rapat paripurna DPRD Barito Timur dipimpin oleh Ketua DPRD Nursulistio dan dihadiri Wakil Ketua serta Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah. (AGUSTINUS BOLE MALO/j)
