BORNEONEWS, Tamiang Layang – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Barito Timur mendesak Pemkab Barito Timur memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan serapan anggaran setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesepuluh kalinya. Fraksi menilai capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kinerja APBD agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Desakan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, I Putu Widid Septiawan, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Kabupaten Barito Timur, Selasa, 7 Juli 2026.
Fraksi Gerindra mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur atas penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk kesepuluh kalinya.
"Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel," ujar Widid.
Namun, Fraksi Gerindra menegaskan keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak boleh menjadi tujuan akhir. Pemerintah daerah harus memanfaatkan capaian tersebut sebagai momentum untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pembangunan.
"Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Widid.
Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta Pemkab Barito Timur mengoptimalkan PAD, khususnya melalui peningkatan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Menurut fraksi, penguatan PAD menjadi kunci untuk memperbesar kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mendesak pemerintah mengevaluasi rendahnya realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang hanya mencapai 15,23 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal.
Tak hanya dari sisi pendapatan, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar serapan anggaran lebih optimal. Perencanaan yang baik diyakini akan meningkatkan efektivitas penggunaan APBD sekaligus mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
Fraksi juga mengingatkan agar setiap belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di samping itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Fraksi Gerindra, seluruh upaya tersebut harus diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga visi Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah dan Harmonis (SEGAH) dapat terwujud dan dirasakan seluruh masyarakat.
Meski memberikan sejumlah catatan strategis, Fraksi Gerindra pada akhirnya menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
"Dengan memperhatikan berbagai capaian dan catatan tersebut, Fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya dapat menerima Penjelasan Kepala Daerah terhadap Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tingkat pembicaraan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kabupaten Barito Timur," tutup Widid.
Rapat paripurna DPRD Barito Timur dipimpin oleh Ketua DPRD Nursulistio dan dihadiri Wakil Ketua serta Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah. (AGUSTINUS BOLE MALO/j)
