BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Kotawaringin Barat, menyarankan PLN UP3 Pangkalan Bun menjalin kerjasama dengan PLTU Kumai, guna atasi pemadaman bergilir.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kobar Mulyadin. Ia menyampaikan, bahwa menanggapi keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang kerap terjadi belakangan ini, Komisi C DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen PLN UP3 Pangkalan Bun. Namun, penjelasan yang disampaikan oleh pihak PLN dinilai masih bersifat subjektif.
Dalam laporannya, pihak PLN mengungkapkan bahwa kendala utama pemadaman bergilir ini bersumber dari jaringan induk regional Kalimantan.
Kerusakan pada beberapa komponen mesin Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di sejumlah daerah menjadi pemicu utama interupsi pasokan daya, sehingga manajemen PLN di tingkat daerah tidak dapat berbuat banyak.
Mulyadin memberikan solusi taktis. Ia mendorong agar PLN UP3 Pangkalan Bun mengoptimalkan potensi lokal, dengan menggandeng pihak swasta guna menutupi defisit daya di wilayah Kobar.
Mulyadin menyebutkan bahwa di wilayah Kecamatan Kumai terdapat pembangkit listrik milik swasta, yaitu PLTU Kumai, yang potensial untuk diajak bekerja sama melalui kontrak pemenuhan pasokan daya.
"Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti. Kalau memang memungkinkan, PLN bisa menjalin kerjasama dengan PLTU Kumai untuk memasok daya yang menjadi kekurangan di Kobar. Sehingga pemadaman bisa diminimalisir," ujar Mulyadin saat diwawancarai pada Kamis, 9 Juli 2026.
Lebih lanjut, Mulyadin menegaskan bahwa listrik kini telah menjadi kebutuhan dasar yang sangat vital bagi masyarakat luas. Segala bentuk pemadaman bergilir dipastikan membawa dampak domino yang signifikan terhadap perputaran ekonomi dan kenyamanan warga.
"Listrik ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Maka dengan adanya pemadaman bergilir ini, sangat mengganggu aktivitas masyarakat," pungkasnya.
Melalui langkah kerja sama lokal ini, DPRD Kobar berharap PLN dapat segera mengambil tindakan konkret, agar pemadaman bergilir tidak lagi menjadi momok tahunan bagi warga Kotawaringin Barat. (DANANG/H)
