BORNEONEWS, Palangka Raya — Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah Junaidi mengatakan, total anggaran yang disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2026 mencapai Rp107 miliar.
Dana tersebut bersumber dari berbagai pos anggaran yang digabungkan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana karhutla di daerah.
"Untuk penanganan karhutla di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, kita totalnya menyiapkan anggaran sebesar Rp 107 miliar," kata Junaidi, Sabtu 10 Oktober 2026.
Junaidi merinci, dana awal tersedia dari Belanja Tidak Terduga APBD murni sebesar Rp 27 miliar.
Anggaran tersebut kemudian ditambah dengan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 40 miliar, serta alokasi tambahan Rp 40 miliar melalui APBD Perubahan.
Ketiga sumber ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi secara terpadu untuk kebutuhan penanganan karhutla sepanjang tahun berjalan.
Meski anggaran telah tersedia dan digunakan, Junaidi menyebutkan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menerima rincian laporan terkait penggunaan dana tersebut.
Mulai dari belanja modal seperti pengadaan mesin dan kendaraan, hingga pos operasional seperti honor dan konsumsi petugas maupun relawan, belum ada laporan resmi yang disampaikan ke DPRD.
"Penggunaannya itu menjadi kewenangan penuh Pemerintah Provinsi, namun kita pun belum dapat laporan. Rp 107 miliar ini digunakan untuk belanja modal seperti mesin, unit, dan sebagainya, belum ada laporan ke kita, termasuk untuk konsumsi dan honor relawan, belum ada laporannya," tegasnya.
Kendati evaluasi resmi baru akan dilakukan pada Maret mendatang melalui mekanisme pembahasan bersama, DPRD Kalteng berharap pihak eksekutif dapat memberikan kejelasan pemanfaatan anggaran lebih awal, yaitu pada akhir tahun ini.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
Kejelasan penggunaan anggaran dinilai krusial guna menghindari timbulnya pertanyaan di tengah masyarakat, maupun dari para kepala daerah se-Kalimantan Tengah yang juga mengharapkan penanganan karhutla berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Harapan kita, di akhir tahun nanti mudah-mudahan serapan dari Rp 107 miliar ini sudah masuk laporannya ke DPRD Kalteng. Supaya tidak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, tidak menimbulkan pertanyaan juga dari bupati dan wali kota se-Kalteng," pungkas Junaidi. (PATHUR/J)
