BORNEONEWS, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional karena kondisi tersebut disebut telah berlangsung sekitar tiga bulan dan berdampak luas terhadap masyarakat.
Menurut Daniel, upaya penanganan telah dilakukan pemerintah, namun kabut asap masih mengganggu kesehatan, penerbangan, kegiatan sekolah hingga aktivitas ekonomi di sejumlah daerah terdampak.
“Kondisi saat ini sudah di ambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak,” kata Daniel di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Ia menilai kondisi yang berlangsung cukup lama membutuhkan langkah penanganan lebih besar agar seluruh sumber daya dapat dikerahkan untuk mempercepat pengendalian kebakaran.
“Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional,” ujarnya.
Daniel juga membuka kemungkinan perlunya dukungan dari negara lain apabila dibutuhkan untuk membantu penanganan kebakaran dan kabut asap.
Menurutnya, menerima bantuan internasional bukan berarti pemerintah tidak mampu menangani persoalan tersebut, tetapi menunjukkan besarnya skala masalah yang sedang dihadapi.
Ia menyebut negara tetangga seperti Malaysia telah membuka kemungkinan untuk membantu dalam penanganan karhutla.
Daniel juga meminta pemerintah mempertimbangkan perlindungan lebih besar terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia dan masyarakat yang kesehatannya terdampak kabut asap.
Bahkan, menurutnya, evakuasi sementara dapat dipertimbangkan apabila kondisi udara di suatu wilayah sudah membahayakan keselamatan warga.
“Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla,” katanya.
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta guna mengevaluasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatra.
Rapat tersebut diikuti unsur terkait, antara lain TNI, Polri, Kementerian Kehutanan dan BNPB.
Desakan peningkatan penanganan juga muncul di sejumlah daerah. Di Kalimantan Tengah, DPRD Kapuas meminta pemerintah bergerak cepat melindungi warga dari dampak kabut asap, terutama anak-anak sekolah.
ANTARA
