BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kabupaten Kapuas menyiapkan alokasi awal sekitar Rp21 miliar pada 2027 untuk memperkuat layanan pengelolaan sampah melalui program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP.
Program tersebut memiliki nilai total sekitar Rp107 miliar untuk pelaksanaan selama lima tahun.
Staf Ahli Bupati Kapuas Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Budi Kurniawan mengatakan Kapuas menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Tengah yang mendapatkan program tersebut.
“Ini merupakan kepercayaan sekaligus amanah besar bagi Kapuas dari pemerintah pusat dan Bank Dunia,” kata Budi di Kuala Kapuas, Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurutnya, pada tahap awal pembiayaan kegiatan akan didahului melalui APBD Kapuas. Selanjutnya, pelaksanaan program akan dinilai dan diverifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, menambah infrastruktur persampahan, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Budi mengatakan pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara Bapperida, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, dan kelompok masyarakat pengelola TPS 3R.
Persiapan juga mencakup pendataan kondisi lapangan dan identifikasi kebutuhan infrastruktur sebelum program mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
Penguatan pengelolaan sampah dinilai mendesak jika melihat volume sampah yang dihasilkan Kabupaten Kapuas.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kapuas, timbulan sampah mencapai sekitar 220,10 ton per hari.
Dari jumlah tersebut, sekitar 22,32 ton per hari masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir, sedangkan sampah yang terolah atau dikelola tercatat sekitar 2,97 ton per hari.
Melalui program LSDP, pemerintah daerah berharap jumlah sampah yang berakhir di TPA dapat ditekan dengan meningkatkan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah.
Budi juga meminta pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel agar anggaran yang disiapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap kualitas layanan persampahan.
