BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, meminta pengawasan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperketat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan agar beras SPHP tetap dijual sesuai ketentuan harga yang berlaku dan dapat dijangkau masyarakat. Terlebih, saat ini sejumlah kebutuhan pokok mulai merangkak naik.
Khemal menilai, kondisi kabut asap yang melanda Palangka Raya turut menambah beban masyarakat. Karena itu, ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Beras SPHP harus dilakukan pengawasan harganya, apalagi dalam kondisi saat ini kebutuhan pokok mulai merangkak naik, terutama di tengah musibah kabut asap,” kata Khemal, Kamis, 15 Oktober 2026.
Ia meminta instansi terkait turun langsung memantau distribusi dan penjualan beras SPHP di pasaran. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan beras program pemerintah tidak dijual melebihi harga yang telah ditetapkan.
Selain pengawasan harga, ketersediaan stok juga perlu diperhatikan agar masyarakat tetap mudah mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
Khemal berharap upaya pengendalian harga pangan berjalan beriringan dengan penanganan dampak karhutla. Dengan demikian, masyarakat tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah kondisi yang sulit.
"Pengawasan yang konsisten diperlukan agar program beras SPHP benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah," pungkasnya. (MARINI/j)
