BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah pusat dan daerah di Kalimantan Tengah diusulkan memperbanyak ruang perlindungan udara bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan sekolah dan kantor pemerintahan dapat dimanfaatkan sebagai clean air shelters dengan dilengkapi alat penyaring udara berpartikel efisiensi tinggi atau HEPA.
“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya. Saya mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memperbanyak clean air shelters,” kata Charles, Jumat, 16 Oktober 2026.
Menurutnya, keberadaan ruang udara bersih penting karena asap karhutla tetap dapat masuk ke rumah melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi.
Akibatnya, masyarakat masih berisiko terpapar partikel asap meskipun sudah mengurangi aktivitas di luar rumah.
Charles menilai fasilitas tersebut terutama dibutuhkan kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Ia menyarankan pemerintah memanfaatkan bangunan publik yang sudah tersedia sehingga tidak perlu membangun fasilitas baru.
“Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam,” ujarnya.
Pemantauan kualitas udara dan pemeliharaan alat penyaring juga perlu dilakukan agar ruangan tersebut benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Kalimantan Tengah saat ini termasuk wilayah yang menjadi fokus utama penanganan karhutla pemerintah.
Berdasarkan laporan pemerintah pada 12 Oktober 2026, kebakaran seluas 513,89 hektare masih ditangani di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
Secara nasional, sekitar 639,23 hektare lahan terbakar di enam provinsi masih dalam proses pemadaman.
Enam daerah tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau, dengan Kalteng dan Sumatera Selatan menjadi fokus utama.
Pemerintah juga mengerahkan puluhan ribu personel gabungan untuk operasi darat, ditambah pemadaman udara menggunakan helikopter water bombing dan operasi modifikasi cuaca.
Usulan ruang udara bersih tersebut diarahkan menjadi langkah perlindungan kesehatan selama masyarakat masih terpapar kabut asap.
ANTARA
