BORNEONEWS, Sampit – Ketimpangan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR masih menjadi persoalan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Desa yang berada jauh dari kawasan perusahaan besar berpotensi mendapat manfaat lebih sedikit, meski kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut masih cukup tinggi.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan selama ini sebagian besar CSR perusahaan cenderung disalurkan di sekitar wilayah operasional masing-masing.
“Kalau tidak dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan tidak dibentuk forumnya, penggunaan CSR hanya di sekitar wilayah perusahaan berada. Sementara ada desa atau daerah tertentu yang juga sangat membutuhkan program CSR itu,” kata Halikinnor, Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurutnya, kondisi itu menjadi masalah karena sebaran perusahaan besar di Kotim tidak merata.
Wilayah utara lebih banyak menjadi kawasan perkebunan, sedangkan wilayah tengah dan selatan memiliki karakter berbeda serta tidak semuanya memiliki perusahaan besar yang dapat menjadi sumber dukungan pembangunan.
Akibatnya, desa di luar kawasan perusahaan berpotensi tertinggal dalam memperoleh bantuan untuk kebutuhan publik.
Halikinnor mencontohkan kondisi fasilitas pendidikan di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit. Sejumlah perabot sekolah di wilayah tersebut disebut sudah tidak layak digunakan.
Kebutuhan seperti itu, kata dia, dapat dibantu melalui CSR apabila belum mampu ditangani melalui APBD kabupaten, APBD provinsi maupun anggaran pemerintah pusat.
“CSR ini kita pergunakan untuk daerah-daerah yang minus. Jadi, supaya manfaatnya bisa merata untuk Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujarnya.
Pemkab Kotim berencana memperkuat koordinasi melalui forum CSR mulai tahun depan agar penyaluran bantuan perusahaan lebih terarah berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Mulai tahun depan itu kita akan tertibkan supaya berkoordinasi. Mana yang tidak didanai APBD provinsi, kabupaten maupun dana pusat, kita harapkan bisa didanai dari CSR yang ada di daerah kita,” kata Halikinnor.
Pemerintah daerah berharap mekanisme tersebut dapat mengurangi kesenjangan antara desa yang berada di sekitar perusahaan dan wilayah lain yang tetap membutuhkan dukungan pembangunan.
Forum CSR nantinya juga diharapkan dapat memetakan kebutuhan fasilitas umum, pendidikan, dan pelayanan masyarakat agar bantuan tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan tertentu.
Sebelumnya, Bank Kalteng juga menyerahkan dana CSR sebesar Rp120 juta untuk mendukung 10 program pokok PKK di Kotim. (*/j)
