BORNEONEWS, Sampit – Masyarakat dari wilayah Mentaya Hulu masih harus menempuh perjalanan sekitar 3–4 jam menggunakan kendaraan bermotor untuk mencapai Sampit.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyiapkan jalur alternatif melalui peningkatan Jalan Kandan-Camba di Kecamatan Kota Besi.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan jalur tersebut diharapkan dapat memangkas waktu dan jarak perjalanan masyarakat apabila nantinya tersambung hingga Desa Palangan dan diteruskan dengan pembangunan jembatan menuju Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu.
“Kalau kita punya anggaran dan itu bisa diwujudkan, maka dari Sampit ke Mentaya Hulu bisa dekat sekali, jauh sekali memotongnya. Sehingga orang kalau mau ke Sampit tidak lagi lewat Jalan Tjilik Riwut tetapi bisa lewat jalan ini, lebih dekat,” kata Halikinnor, Selasa, 20 Oktober 2026.
Saat ini peningkatan Jalan Kandan-Camba masih dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
“Jalan itu kita kerjakan saat ini dengan agregat kelas A sampai pengaspalan. Pengerjaannya kita cicil setiap tahun menyesuaikan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Selain mempersingkat perjalanan warga, akses tersebut juga diharapkan membuka wilayah yang selama ini belum berkembang optimal.
Halikinnor berharap sepanjang jalur baru nantinya dapat tumbuh sentra produksi dan kawasan permukiman.
“Harapan kita tumbuh sentra-sentra produksi di kiri kanan jalan ini nanti, termasuk permukiman,” katanya.
Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kotim Mentana Dhinar Tistama mengatakan peningkatan jalan tahun ini mencakup sepanjang 2.137 meter.
Pekerjaan meliputi lapis pondasi agregat kelas B, agregat kelas A, hingga pengaspalan.
“Targetnya sebelum akhir tahun ini sudah selesai diaspal sepanjang 2.137 meter. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilanjutkan lagi, khususnya pada bagian tengah,” ujar Mentana.
Pekerjaan tersebut menggunakan anggaran Rp11,9 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit Kotim.
Pemkab Kotim berharap pembangunan dapat dilanjutkan secara bertahap melalui anggaran daerah, dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan perusahaan yang memiliki wilayah usaha di sekitar jalur. (*/j)
