BORNEONEWS, Palangka Raya – Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong pemerataan akses keuangan bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan dan warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Upaya tersebut diperkuat melalui penyelenggaraan Puncak Bulan Inklusi Keuangan atau BIK Tahun 2026 di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Selasa, 20 Oktober 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, mengatakan perluasan akses keuangan perlu diiringi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta penguatan pelindungan konsumen.
"Melalui kegiatan BIK, OJK mendorong semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan keuangan formal untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan," kata Primandanu pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Penyelenggaraan puncak BIK tersebut juga menjadi wujud sinergi antara OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia atau BI, Bursa Efek Indonesia atau BEI, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, satuan pendidikan, serta berbagai mitra strategis lainnya.
"Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat agar dapat menggunakan produk dan layanan keuangan secara tepat sesuai kebutuhan," tambah Primandanu.
Puncak BIK 2026 juga bertepatan dengan rangkaian World Investor Week atau WIW dan Bulan Dana Pensiun. Ketiga momentum ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya budaya menabung, investasi yang bijak, serta perencanaan keuangan jangka panjang.
OJK bersama para pemangku kepentingan mendorong masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta kewajiban yang melekat pada produk keuangan yang digunakan.
"Peningkatan literasi sangat penting agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara bijaksana dan terhindar dari risiko penyalahgunaan produk maupun layanan jasa keuangan," tambahnya.
Melalui rangkaian kegiatan BIK 2026, OJK Kalteng berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan industri jasa keuangan semakin kuat sehingga akses keuangan yang inklusif dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah.
Dengan demikian, pemerataan akses keuangan diharapkan tidak hanya meningkatkan penggunaan layanan keuangan formal, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (TESTI PRISCILLA/j)
