BORNEONEWS, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melaporkan pemerintah telah menyalurkan pembiayaan kredit senilai Rp53 triliun kepada 2,1 juta debitur selama periode Agustus—Oktober 2026.
Penyaluran kredit itu didukung oleh 350 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang mencakup perbankan, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta lembaga pembiayaan lainnya.
"Dari mulai bulan Agustus, September, Oktober sudah terjadi pemberian kredit pembiayaan kepada 2,1 juta penerima sebesar Rp53 triliun," kata Friderica atau yang akrab disapa Kiki dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis 22 Oktober 2026.
Kiki menyampaikan penyaluran kredit itu dilakukan guna mendukung usaha produktif masyarakat, sekaligus memperluas akses pembiayaan masyarakat di daerah.
Pada saat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026, atau setara 87 persen dari plafon yang ditetapkan tahun ini.
KUR yang dikucurkan telah menjangkau 4 juta debitur.
“Kami terus kembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga disalurkan melalui TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) di daerah, di mana kredit alsintan juga terus didorong, kredit industri padat karya, kredit program perumahan. Ini jumlahnya semuanya tahun ini dibujetkan Rp300 triliun, dan realisasinya sampai dengan 20 Oktober, Rp257,84 triliun dengan 4 juta debitur,” ujar Airlangga.
Berdasarkan wilayah, penyaluran KUR terbesar tercatat di Jawa Tengah sebesar Rp45,46 triliun atau 17,63 persen dari total penyaluran. Berikutnya, Jawa Timur sebesar Rp41,84 triliun atau 16,23 persen, dan Jawa Barat sebesar Rp27,76 triliun atau 10,76 persen.
Sementara itu, penyaluran di Sumatera Utara mencapai Rp14,8 triliun atau 5,7 persen, sedangkan Sulawesi Selatan sebesar Rp14,65 triliun atau 5,68 persen.
ANTARA
