BORNEONEWS, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi mahasiswa untuk mengikuti musyawarah terbuka terkait penggunaan Dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 2026.
Musyawarah tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 25 Oktober 2026 malam, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Jalan G. Obos XI, Lingkar Dalam, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya.
Undangan yang ditandatangani Fairid Naparin itu menyebutkan kegiatan digelar dalam rangka mewujudkan transparansi dan mengoptimalkan penggunaan dana bantuan Presiden untuk penanganan karhutla.
"Melalui musyawarah terbuka ini, pemerintah kota ingin menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat, memperkuat koordinasi, serta menyelaraskan program dan langkah penanganan karhutla," kata Fairid saat membuka acara, Minggu, 25 Oktober 2026.
Pelibatan ormas dan organisasi mahasiswa menjadi bagian penting dalam membuka ruang partisipasi publik, terutama terkait penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan bencana dan perlindungan masyarakat terdampak.
"Keterbukaan penggunaan dana Banpres menjadi perhatian di tengah dampak karhutla yang dirasakan masyarakat Palangka Raya, mulai dari kabut asap yang mengganggu kesehatan hingga terganggunya aktivitas sehari-hari," tambahnya.
Musyawarah ini diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk membahas prioritas penggunaan anggaran, kebutuhan mendesak di lapangan, serta langkah penanganan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi warga dan relawan.
Selain transparansi, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga menjadi aspek penting untuk memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukannya.
Melalui forum tersebut, pemerintah kota menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla di Palangka Raya. (MARINI/R)
