Koresponden
Kadinkes Kota Palangka Raya, Riduan, mengatakan pihaknya telah menyiapkan stok masker dan berencana kembali melakukan pembagian kepada masyarakat di sejumlah titik. Distribusi masker akan disesuaikan dengan wilayah kerja masing-masing puskesmas.
masyarakat sebaiknya tidak ke luar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko paparan asap yang dapat berdampak terhadap kesehatan.
Pendapatan daerah Palangka Raya dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 ditargetkan mencapai Rp1,22 triliun lebih atau naik sekitar Rp28,87 miliar dari APBD murni.
Khemal mengatakan, pedoman penyusunan RP3KP daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut, penyusunan RP3KP daerah kabupaten/kota dilakukan melalui tiga tahapan utama.
Plt Kepala SMPN 8 Palangka Raya, Erdiningsih, menyampaikan pemberitahuan perpanjangan PJJ kepada wali kelas VII, VIII dan IX untuk diteruskan kepada orang tua atau wali murid serta para siswa melalui grup kelas masing-masing.
Fairid mengatakan pemerintah daerah membutuhkan acuan yang jelas dalam penyelenggaraan sektor perumahan dan kawasan permukiman. RP3KP nantinya menjadi acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan permukiman.
Fairid menjelaskan, defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah, terutama yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Organisasi tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari iuran anggota untuk menggelar aksi sosial, termasuk membagikan masker kepada warga.
Khemal mengatakan, pengesahan KUA-PPAS merupakan tahapan awal sebelum pembahasan APBD 2027 dilanjutkan bersama tim pemerintah daerah. Menurutnya, masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.
Belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Palangka Raya 2026 naik Rp52,2 miliar menjadi Rp1,27 triliun, dengan defisit Rp53,2 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah.
Peningkatan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp375,7 miliar lebih
Kami berharap pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif
Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp208,4 miliar lebih atau 57,98 persen dari target Rp359,4 miliar lebih.
Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan kawasan permukiman yang layak dan nyaman bagi masyarakat.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melanjutkan proses penyusunan anggaran berikutnya.
Rapat paripurna juga diisi pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya terkait Nota Keuangan Perubahan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Salundik menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kekayaan Intelektual penting dalam memberikan perlindungan terhadap karya dan…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kalimantan Tengah menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan…
Sumadi mendorong pemerintah melakukan pendataan terhadap sektor dan kelompok masyarakat yang paling terdampak sehingga kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran.
