Tag
Hal ini sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2017. Aturan ini menyebutkan Triwulan I target capaiannya adalah minimal 20 persen, Triwulan II minimal 50 persen dan Triwulan III minimal 85 persen.
Targetnya agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat Kalimantan Tengah
APBD hadir dalam menanggulangi urusan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Tahun ini APBD masih diarahkan pada tiga hal, yaitu, penanggulangan pandemi Covid-19 program pemulihan sosial dan ekonomi
Marwan mengatakan sebelumnya rapat kerja gabungan komisi DPRD dengan pemerintah daerah berjalan dengan baik dan lancar sejak hari pertama sampai dengan hari terakhir hingga pengesahan APBD
Nantinyb?Raperda tersebut akan diajukan kepada Gubernur Kalteng untuk disahkan menjadi?Perda?yang akan diterapkan di Kabupaten Barito Utara
Politisj?Partai Golkar ini menyebutkan?dalam rapat paripurna tadi malam terkait pembahasan finalisasi Banggar dan TAPD tahun 2022 seluruh fraksi pendukung dewan menyetuhui terkait RAPBD tersebut
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kapuas, Ardiansah didampingi Wakil Ketua I DPRD, Yohanes dan diikuti anggota dewan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kapuas menggelar rapat paripurna ke 9 masa persidangan I bertempat di ruang paripurna, Senin, 22 November 2021.
Dalam kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, Yohanes diikuti para anggota dewan dan dihadiri Plt Sekretaris DPRD Kapuas, Yunabut
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) membeberkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RAPBD 2022.
Rapat sempat diskors untuk memberi kesempatan tim anggaran berkoordinasi. Setelah rapat dilanjutkan, disampaikan dan disepakati bahwa dialokasikan anggaran Rp200 juta untuk setiap kecamatan
Penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten barito Utara Tahun 2022 mempunyai nilai strategis dalam memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.
Bupati Barito Utara, Nadalsyah menyebutkan penyusunan APBD tahun 2022 tetap menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri.
Saat menyampaikan jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi pendukung dewan atas pengajuan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2022 itu, Bupati juga membacakan tanggapan atas catatan atau saran yang disampaikan beberapa fraksi
Pada kesempatan itu?Fraksi PKPI juga mengingatkan bawah target pendapatan asli daerah atau PAD Barito Timur pada tahun anggaran 2022 masih relatif kecil
Dalam Raperda tersebut proyeksi pendapatan daerah pada?2022 sebesar Rp 886.880.826.266, sedangkan belanja?Rp 926.680.580.206
Kepala BPKAD Kobar, Rochim Hidayat menyampaikan RKA SKPD hasil verifikasi nanti akan menjadi dasar APIP melakukan review RKA SKPD 2022
