Tag
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta masyarakat penerima manfaat Bantuan Subsidi Upah atau BSU agar memakai dana itu untuk kegiatan-kegiatan produktif yang bisa dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.
PT Pos Indonesia berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada para pekerja yang hendak mengambil uang Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menjadi hak mereka.
Seorang penerima bantuan subsidi upah (BSU) di Kabupaten Gunung Mas Dede Setiawan mengaku terbantu dengan bantuan yang diterimanya tersebut.
Dengan membawa Kartu Tanda Penduduk atau KTP elektronik, satu persatu pekerja mengantre untuk menerima BSU senilai Rp600.000/per orang.
Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Elvi Esie berpesan agar penerima bantuan subsidi upah (BSU) di wilayah setempat bisa menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya.
Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) program pemerintah senilai Rp600 ribu per orang, mampu meringankan beban ekonomi pekerja di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Provinsi Kalimantan Tengah.
Bantuan tersebut diberikan untuk mempertahankan daya beli pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhannya sebagai akibat kenaikan harga.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan BSU mulai disalurkan serentak di seluruh Kantor Pos di seluruh daerah di Indonesia sejak 2 November 2022.
Dalam pelaksanaan program tersebut pihaknya bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Menaker menjelaskan sisa 249.740 pekerja yang masuk dalam penerima manfaat BSU tahap pertama belum mendapatkan haknya karena yang bersangkutan tidak lolos verifikasi dan validasi di fase perbankan.
Kemenaker baru saja mendapatkan data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan untuk tahap awal sebanyak 5.990.915 orang.
Bantuan yang rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja tersebut saat ini sedang dimatangkan dan dalam waktu dekat akan segera diumumkan pemberiannya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 selesai secara keseluruhan pada Oktober 2021.
Syarat penerima BSU 2021 sendiri adalah WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021 dan memiliki upah paling besar Rp3,5 juta
Pemerintah sudah mulai melakukan pencairan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang pada pekan lalu sudah diserahkan datanya oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sebanyak 1 juta data pekerja tahap pertama yang disampaikan oleh BPJAMSOSTEK kepada Kemnaker tersebut sudah mulai menerima dana BSU yang ditransfer langsung melalui rekening pribadi masing-masing pekerja.
Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 dengan salah satu syarat, yakni maksimal gaji pekerja penerima Rp3,5 juta per bulan dan jika upah minimum setempat lebih tinggi, maka mengacu pada upah minimum yang berlaku.
Setelah akhir pekan lalu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memberikan keterangan persnya terkait penyaluran kembali Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja terdampak PPKM, pihak BPJAMSOSTEK, sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapannya mendukung Pemerintah dalam menyukseskan penyaluran BSU.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengingatkan agar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) segera melakukan aktivasi rekening paling lambat 30 Juni 2021.
BSU merupakan bagian dari stimulus pemerintah yang telah dikoordinasikan dan dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan
Dengan melihat kondisi new normal saat ini, sebagian besar sektor ekonomi sudah mulai pulih, baik jasa, transportasi?atau?kuliner
