Tag
Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang saat ini mempunyai tugas untuk mensukseskan beberapa program pembangunan nasional.?Untuk menyukseskan program-program pembangunan nasional tersebut, seluruh daerah di Kalteng pun memiliki langkah dan peran strategis masing-masing yang akan disinergikan bersama.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil menyabet Juara Pertama??dalam Kategori Kinerja Pengelolaan DAK Fisik Terbaik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2021.
Dalam agenda kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Kebupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2022 diungkapkan? sebanyak 6 SOPD mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus atau DAK.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah menyebutkan DAK DR yang setiap tahunnya?mengucur dari pemerintah pusat hendaknya digunakan untuk pemulihan kondisi hutan yang kritis saat ini.
Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Provinsi Kalimantan Tengah hingga 31 Agustus 2021 mencapai Rp557 miliar ?atau 33,90 persen dari pagu sebesar Rp1,6 triliun.
Dari pagu ini 18 sub bidang DAK Fisik yang dikelola telah disalurkan dari pemerintahan pusat sebesar Rp 74.051.264.726 atau sekitar 31 persen dari total pagu DAK Fisik
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa optimalisasi alokasi DAK dapat dilakukan salah satunya melalui pemanfaatan maksimal digitalisasi ini
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota se Indonesia atau Adeksi, Sigit Karyawan Yunianto mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan usulan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN terkait perbaikan kelembagaan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus atau DAK.
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Palangka Raya menggelar sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) integrasi di Kelurahan Kereng Bangkirai, Rabu, 23 Juni 2021.
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia atau Adeksi, Sigit K Yunianto mengatakan bahwa belum optimalnya pendekatan disinsentif dan insentif dalam penyerapan Dana Alokasi Khusus atau DAK di Daerah turut dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN di Jakarta pada Kamis, 17 Juni 2021.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya sekaligus Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia atau Adeksi, Sigit K Yunianto mengatakan masalah seputar Dana Alokasi Khusus atau DAK pada level konsep salah satunya ialah inkonsistensi konsep atau pemahaman tentang DAK baik antar-regulasi maupun antar-jenjang pemerintahan vertikal dan horizontal.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya sekaligus Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia atau Adeksi, Sigit K Yunianto mengatakan bahwa DPRD memiliki peran di dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus atau DAK. Hal inipun disampaikannya dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN di Jakarta pada Kamis, 17 Juni 2021.
Pemko Palangka Raya mengusulkan 158 Kepala Keluarga (KK) warga di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau untuk mengikuti program pembangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021-2023.
Bupati Barito Utara, H Nadalsyah menekankan kepada seluruh kepala perangkat daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di lingkup Pemkab Barito Utara agar segera direalisasikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sukamara, Sutrisno meminta agar pelaksanaan? Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa (DD) diawasi. Sehingga hasil pembangunan?terjaga kualitasnya.
Alokasi anggaran Dana Alokasi Kusus (DAK) fisik untuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengalami penurunan sebesar Rp 5.664.380.000.
Laporan realisasi penyerapan DAK tahun 2019 tidak sinkron menyebabkan DAK untuk pendidikan di Kabupaten Pulang Pisau tidak dapat disalurkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Sukamara diperkirakan akan kembali diterima jika?pandemi corona virus disesase atau covid-19 berakhir.
Pemerintah Kabupaten Sukamara menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat tahun ini, yang jumlahnya mencapai Rp 33 miliar.
Anggota DPRD Barito Timur Raran meminta rekanan dalam mengerjakan proyek dana alokasi khusus atau DAK dan yang bersumber dari APBD Barito Timur bisa selesai dengan tepat waktu.
