Tag
Dalam melaksanakan tugasnya, seorang camat pastinya tidak bisa bekerja sendiri. Camat harus berkoordinasi dengan jajaran lainnya, salah satunya pihak kepolisian yang nantinya ikut membantu mengawasi penyaluran dana desa.
Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Didi Haryono menilai, pakta integritas bertujuan memperkuat komitmen bersama pencegahan dan pemberantasan korupsi dana desa.
Desa Muara Plantau tahun anggaran 2018 ini mendapatkan Rp2,65 miliar.
Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Didi Haryono mengatakan, dalam pengelolaan dana desa maka diperlukannya evaluasi untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan tidak terjadi penyimpangan.
Bupati Sukamara Ahmad Dirman berharap dengan dilakukannya penandatanganan pakta integritas dana desa oleh kepala desa di kabupaten ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat desa.
Kades juga harus lebih meningkatkan komunikasi terhadap instansi instansi berkompeten terhadap pengawasan dan pengelolaan anggaran seperti Dinas Sosial PMD, Inspektorat, BPKA, Bappeda Litbang, serta wajib berkomunikasi dengan kecamatan masing-masing.
Kepala desa sebagai pengguna anggaran sekaligus penanggung jawab anggaran desa agar lebih jeli dan berhati-hati serta waspada mengelola anggaran yang ada.
Bupati Sukamara Ahmad Dirman mengatakan, anggaran keseluruhan yang ditransfer pada tahun anggaran 2018 di 29 desa di kabupaten ini Rp74,578 miliar, terdiri atas Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pajak daerah serta retribusi.
Dengan fakta integritas juga menjadikan pola pikir aparatur desa menjadi hati-hati dalam mengelola dana desa
Lima kades tidak hadir, karena sedang mengikuti Rakernas di Jakarta
Dengan pakta integritas ini kepala desa bisa mengelola dana desa dengan baik dan benar
Pelanggaran penggunaan uang negara tidak akan terjadi, jika semua dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
Setiap tahunnya, pemerintah menganggarkan dana desa yang cukup besar bersumber dari APBN. Diharapkan, semua kepala desa berkomitmen untuk menggunakannya sesuai ketentuan.
Dana desa dan ADD yang diberikan pemerintah untuk masing-masing desa setiap tahun terus bertambah. Bila dana desa dan ADD dimanfaatkan dengan baik, maka pembangunan dan kualitas SDM semakin baik.
Pemerintah desa dituntut untuk mengubah cara kerja dan pola pikir lama. Serta, meningkatkan kinerja khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa atau sumber pendanaan dari ADD dan dana desa.
Alokasi dana desa (ADD) untuk 114 desa di Kabupaten Gunung Mas Rp65,9 miliar lebih. Sedangkan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp84,12 miliar.
Kejaksaan Tinggi Kalteng menggelar sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas pengelolaan dana desa kepala desa (Kades) se-Kabupaten Gunung Mas.
Para Kepala Desa (Kades) termasuk jajaran perangkat desa diminta tidak sungkan apalagi malas berkomuniasi agar mendapatkan informasi dengan jaksa terkait pengelolaan anggaran desa agar tidak keluar aturan hukum yang berlaku.
Pihak Kejaksaan berharap, berkas perkara dugaan kasus korupsi dana desa dan ADD oleh mantan Kepala Desa Kasintu cepat dilengkapi. Pasalnya, pengembalian berkas dari Kejari Gumas ke penyidik sudah dua kali.
Pada tahun-tahun sebelumnya ADD dan DD untuk Desa Palu Rejo masuk ke Sisa Anggaran Lebih (Silpa).
