Tag
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan terdapat istilah "king maker" dalam bukti baru yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Djoko Soegiarto Tjandra (DST) dan kawan-kawan.
Kurnia mengatakan kesimpulan itu bisa dilihat salah satunya dari pernyataan Ketua KPK Komisaris Jenderal Firli Bahuri dan pernyataan Deputi Penindakan KPK Karyoto.
KPK pada Jumat, 11 September 2020, hari ini, mengundang Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk gelar perkara (ekspose) terkait penanganan kasus tersebut di Gedung KPK, Jakarta.
Sidang gugatan praperadilan yang diajukan pengacara Anita Kolopaking di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan selesai setelah pemohon mencabut gugatannya, Senin.
Jaksa Pinangki enggan berkomentar terhadap pemeriksaannya tersebut. Ia hanya menunduk dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan dengan pengawalan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan akan mengeluarkan surat perintah supervisi penanganan perkara Djoko Tjandra.
TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyebutkan sejumlah syarat mengambil alih penyidikan kasus Djoko Tjandra dari kepolisian atau kejaksaan. "KPK akan…
Kejaksaan Agung telah menerima berkas perkara tahap I perkara dugaan gratifikasi penghapusan red notice Djoko Tjandra dari penyidik Bareskrim?Polri. Berkas perkara tersebut dilimpahkan pada 2 September 2020.
Kejaksaan Agung atau Kejagung akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan penerimaan hadiah yang diterima Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penyidikan Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengatakan belum akan memeriksa atasan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, tersangka penerima suap…
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri telah melaksanakan rekonstruksi perkara dugaan gratifikasi penghapusan red notice Djoko Tjandra pada 27 Agustus 2020. Kepala Biro…
Polri tidak melakukan penahanan terhadap Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi. Keduanya telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi penghapusan red notice?Djoko Tjandra.
Badan Reserse Kriminal Polri telah mengirim surat permohonan izin kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa?Jaksa Pinangki?Sirna Malasari.
Kuasa hukum Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, Gunawan Raka, meminta kepada seluruh para jurnalis untuk tak memberitakan kliennya yang tersangkut kasus?Djoko?Tjandra, secara bombastis.
Dalam kasus ini?Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka dan menahannya pada 12 Agustus 2020
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan?Mahfud Md?menjamin keamanan berkas perkara kasus Djoko Tjandra dan PT Asuransi Jiwasraya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan?Mahfud Md?menjamin aparat penegak hukum dan pemerintah terbuka dalam penanganan perkara Djoko?Tjandra?dan Jiwasraya.?
Anita Dewi Anggraeni Kolopaking menggelar sidang perdana gugatan praperadilannya pada hari ini, 24 Agustus 2020. Sidang yang akan diwakili oleh tim kuasa hukum?Anita?Kolopaking?itu dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Mabes Polri mengagendakan pemeriksaan terhadap Djoko Tjandra dan pengusaha, Tommy Sumardi, pada hari ini, Senin, 24 Agustus 2020. Keduanya merupakan tersangka pemberi suap dalam kasus dugaan gratifikasi penghapusan red notice?Djoko Tjandra.
Razman?mengaku tak percaya dengan pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono yang menyatakan bahwa tak ada dokumen yang terbakar.
