Tag
Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannor mengatakan, RDP digelar setelah Asosiasi Peternak Ayam Petelur Kotim mengeluhkan rendahnya harga jual telur di tengah tingginya harga pakan yang terus membebani usaha peternak.
Menurut Rimbun, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari penertiban lahan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam sektor perkebunan.
"Kalau memang tersedia dana yang bisa digunakan, ya kenapa tidak segera bergerak. Yang penting ada tindakan cepat,"
"Kasus diare di Kotim sampai hari ini sudah ribuan. Dari ribuan kasus itu sudah ada korban jiwa, terutama bayi yang sangat rentan jika terkena diare,"
Hingga kini DPRD memang belum menerima data resmi mengenai besaran kerugian yang dialami pelaku UMKM. Namun, secara logika kondisi tersebut dipastikan memengaruhi produktivitas, terutama bagi usaha yang mengandalkan waktu malam untuk proses produksi.
DPRD ingin memperoleh penjelasan langsung dari PLN terkait penyebab kembali terjadinya pemadaman bergilir, padahal sebelumnya pasokan listrik di Kotim sudah relatif normal.
dalam perda tersebut terdapat sejumlah kewajiban yang harus diterapkan perusahaan, di antaranya melakukan tes urine bagi calon karyawan, membuat pakta integritas terkait larangan menggunakan maupun mengedarkan narkoba, serta melaksanakan tes urine berkala minimal dua kali dalam setahun atau setiap enam bulan.
"Dengan memperhatikan Pasal 85 ayat 7, 8, 10, dan 11 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, perpindahan anggota DPRD antar komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya dapat dilakukan berdasarkan usulan fraksi-fraksi dan diumumkan dalam rapat paripurna,"
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kotim terkait persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah.
Penyampaian laporan hasil rapat gabungan DPRD Kotim mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah.penyampaian laporan hasil rapat gabungan DPRD Kotim mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah.
Ia menilai Polres Kotim di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Resky Maulana Zulkarnain telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya kegiatan yang digelar sebelum puncak peringatan Hari Bhayangkara.
DPRD mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum tengkulak yang diduga memainkan harga TBS di bawah standar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan tata niaga sawit yang lebih adil dan berpihak kepada petani.
"Pihak sekolah agar selektif, jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan sebagai calo untuk penerimaan siswa baru ini,"
"Kami sangat mendukung kegiatan MTQ seperti ini karena sifatnya religius. Pembinaan sejak dini memang sangat diperlukan. Mayoritas peserta masih berusia remaja, sehingga kegiatan ini dapat membantu membentuk karakter yang baik dan menjauhkan mereka dari berbagai pengaruh negatif,"
"Kalau yang di Parenggean saya belum mendapat informasi detail ruas mana yang akan dikerjakan. Tetapi yang jelas, pembangunan untuk tiga ruas jalan tersebut dipastikan akan dilaksanakan tahun ini,"
"Memang harus diperhatikan karena itu merupakan kewenangan provinsi. Jalan HM Arsyad sangat penting karena mendukung sektor ekonomi dan pariwisata Kotim. Selain itu juga menjadi penghubung antar kabupaten,"
"CSR seharusnya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Ketika digunakan untuk pembangunan jalan, dampaknya langsung terasa terhadap aktivitas ekonomi warga,"
"Kalau memang sudah ada pembahasan untuk pembangunan permanen, tentu kami mendukung penuh,"
Dalam dokumen yang disampaikan kepada DPRD, Ayub mengklaim memiliki bukti kepemilikan berupa segel atas lahan yang disengketakan. Bahkan, pihak eksekutif juga menyampaikan bahwa lahan tersebut memang tercatat sebagai milik Ayub.
ia berharap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan dukungan yang menjadi kewenangannya, terutama dalam penyediaan sarana transportasi udara bagi jemaah haji asal Kotim.
