Anggota DPD RI Asal Kalteng Terima kunjungan DPRD Kotim
Kunjungan ini bertujuan menyampaikan sejumlah aspirasi dan permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat setempat.
Tag
Kunjungan ini bertujuan menyampaikan sejumlah aspirasi dan permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat setempat.
"Ketika harga turun drastis, tentu masyarakat menjadi cemas. Kondisi itu sempat memunculkan kekhawatiran yang cukup besar di kalangan petani sawit mandiri,"
Ia menilai capaian opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penurunan harga yang dilakukan setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan keresahan di kalangan petani.
Harga TBS sawit di Kalimantan Tengah sudah mengalami kenaikan dan mulai kembali berada pada level yang diharapkan petani. Meski demikian, pembahasan tetap dilakukan sebagai bentuk perhatian DPRD terhadap aspirasi masyarakat.
"Kawasan selatan saat ini hanya memiliki satu SPBU. Padahal masyarakat dari Kecamatan Pulau Hanaut, Teluk Sampit, dan Mentaya Hilir Selatan juga mengambil BBM di sana,"
Ia berharap kondisi pada penerimaan siswa tahun sebelumnya tidak kembali terulang. Saat itu, sejumlah sekolah swasta mengalami kesulitan mendapatkan peserta didik baru karena sebagian besar calon siswa memilih dan terserap ke sekolah negeri.
Menurutnya, penanaman nilai-nilai luhur Pancasila sejak dini dapat menjadi salah satu langkah preventif untuk menekan berbagai permasalahan tersebut.
"Kalau memang ada pelanggaran, harus ditindak. Negara harus hadir melindungi petani karena mereka merupakan tulang punggung ekonomi di daerah-daerah sentra sawit,"
keluhan mengenai sulitnya memperoleh BBM bukan persoalan baru. Masalah tersebut kerap muncul setiap musim tanam maupun musim panen ketika kebutuhan bahan bakar meningkat untuk mengoperasikan traktor, pompa air, serta berbagai alat dan mesin pertanian (alsintan).
"Kalau ada persoalan, duduk bersama dan cari jalan keluarnya. Jangan sampai anak yang sudah lulus justru kesulitan melanjutkan sekolah atau mencari pekerjaan karena ijazahnya masih ditahan,"
Rekomendasi tersebut disampaikan setelah rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait guna menindaklanjuti keluhan petani mengenai sulitnya memperoleh BBM subsidi untuk operasional alat dan mesin pertanian (alsintan).
"Kalau memang ada jatah untuk pelangsir, pisahkan dengan petani. Jangan sampai kami ikut antre panjang tapi pulang tidak dapat,"
"Saya minta pihak pengawas memperhatikan mobil dan pengendaranya. Walaupun menggunakan barcode berbeda, kalau sudah mengisi sebelumnya tetap harus ditolak,"
"Pengurus koperasi ini harus bisa menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, tidak memilih-milih atau menganaktirikan masyarakat yang lain. Intinya koperasi ini harus sesuai tujuan pemerintah dan undang-undang, yakni hadir untuk mensejahterakan masyarakat,"
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kotim terkait evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
Sidak tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi antrean bahan bakar minyak (BBM) yang beberapa waktu terakhir menjadi sorotan masyarakat dan ramai diperbincangkan di media sosial.
"Pengawasan harus dilakukan secara optimal agar masyarakat merasa aman saat membeli hewan kurban. Jangan sampai ada hewan yang sakit atau tidak memenuhi syarat diperjualbelikan,"
Harga pupuk urea non-subsidi diketahui mencapai sekitar Rp600 ribu per sak ukuran 50 kilogram. Sementara pupuk urea subsidi masih berada di kisaran Rp100 ribu per sak. Perbedaan juga terjadi pada pupuk NPK, di mana harga non-subsidi rata-rata di atas Rp400 ribu per sak, sedangkan pupuk subsidi sekitar Rp100 ribu.
Bantuan transportasi pendidikan memang sangat membantu masyarakat di wilayah pedalaman, namun perusahaan tidak boleh hanya sekadar menyediakan kendaraan tanpa memperhatikan aspek keselamatan.