DPRD Kotim Nilai Penanganan Banjir di Sampit Belum Maksimal
Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh.
Tag
#Dprd Kotim
DPRD Kotim Desak Pemda Susun Grand Design Drainase Kota Sampit untuk Atasi Banjir
Banjir di Sampit bukan persoalan baru. Kondisi tersebut terus berulang setiap tahun, terutama saat curah hujan tinggi, dan menunjukkan bahwa sistem drainase yang ada belum berjalan maksimal.
Fraksi PAN DPRD Kotim Tolak Penyerahan PSU Jika Tak Sesuai Site Plan
Fraksi PAN mendukung penerapan sanksi tegas, mulai dari administratif hingga pidana, bagi pengembang yang tidak menyerahkan PSU dalam jangka waktu satu tahun setelah pembangunan selesai.
Fraksi PKS-NasDem DPRD Kotim Soroti Pengembang Hilang Sebelum Serahkan PSU Perumahan
Anggota Fraksi PKS-NasDem DPRD Kotim Noor Aprilly menegaskan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang PSU merupakan jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan perumahan.
DPRD Kotim Nilai Kehadiran Pesawat Airbus Dorong Akselerasi Ekonomi Daerah
Kehadiran pesawat dengan kapasitas besar tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan konektivitas transportasi udara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
DPRD Kotim Dorong Optimalisasi PKB dan BBNKB untuk Dongkrak PAD
"Digitalisasi layanan penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan bagi masyarakat,"
Tapal Batas Desa di Kotim Belum Tuntas, Program Cetak Sawah Terhambat
"Jika mengacu pada perbup, luasnya menjadi sekitar 450 hektare. Ini perlu diluruskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jika ada perubahan tapal batas tidak akan menghilangkan hak kepemilikan,"
DPRD Kotim Dorong Skema Khusus BBM Subsidi untuk Petani
"Kami melihat banyak pelangsir di lapangan, bahkan terlihat oleh masyarakat luar. Ini tentu menjadi perhatian serius. Namun yang terpenting, kebutuhan petani jangan sampai terabaikan,"
DPRD Kotim Tekankan Penegakan Hukum Menyeluruh Kasus Pencurian Sawit
Aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pembeli hasil curian.
Soroti Antrean BBM Mengular di SPBU, DPRD Kotim Desak Pertamina Tambah Kuota Dexlite
"Saya minta Pertamina cepat menambah kuota untuk dexlite, karena berimbas pada angkutan bahan pokok. Sekarang sampai tangki-tangki CPO juga ikut antre di POM,"
DPRD Kotim Desak Penertiban Peredaran Rokok Ilegal
Peredaran rokok tanpa cukai saat ini menjadi perhatian serius karena selain merugikan negara, juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
DPRD Kotim Imbau Tingkatkan Keamanan dan Aktifkan Siskamling antisipasi Maraknya Curanmor
Banyak kasus curanmor terjadi karena kelalaian pemilik kendaraan, terutama saat memarkir sepeda motor dalam waktu singkat namun kunci masih tergantung.
DPRD Kotim Dorong Percepatan Konversi Minyak Tanah ke Elpiji di 6 Kecamatan
Ia menjelaskan, tingginya kebutuhan elpiji di Kotim tidak sebanding dengan kuota yang tersedia. Saat ini, pasokan yang seharusnya hanya untuk 11 kecamatan justru harus memenuhi kebutuhan hingga 17 kecamatan.
DPRD Kotim Tegaskan Atlet Dilarang Bela Daerah Lain di Porprov Kalteng 2026
"Kalau ada atlet dari Kotim ingin membela kabupaten lain, itu tidak diperkenankan. Bahkan ada sanksi administratif, kecuali mendapat rekomendasi dari cabang olahraga (cabor) dan pemerintah daerah setempat,"
DPRD Kotim Dukung WFH ASN, Tapi Tekankan Layanan Publik Harus Tetap Optimal
Kebijakan WFH ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah, yang mengatur penerapan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.
Penerapan WFH di Kotim Diminta Tak Ganggu Layanan Publik
Untuk ASN Pemda, Menteri Dalam Negeri Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran yang mengatur kebijakan WFH hari Jumat, yakni Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
DPRD Kotim Dukung Kebijakan Komdigi Batasi Akses Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
DPRD Kotim Soroti 1 Toilet di Sekolah Digunakan untuk 300 Murid SD
Menurutnya, secara ideal satu toilet seharusnya digunakan oleh 16 hingga 20 siswa. Dengan jumlah siswa ratusan, fasilitas yang tersedia tersebut jelas tidak sebanding dengan kebutuhan.
Wajib Belajar 13 Tahun, Tapi Masih Ada Desa di Kotim Belum Miliki TK
Secara regulasi kebijakan pendidikan yang mewajibkan anak mengikuti pendidikan TK sebelum masuk SD sudah sangat baik. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.
Anggota Dewan Harap Seluruh Desa di Kotim Berlistrik pada 2028
Program Kalteng Terang yang dicanangkan pemerintah diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk desa-desa terpencil di Kotim yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses listrik.