Tag
Presiden Mahasiswa (Presma) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya, David Benedictus Situmorang menegaskan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pasca Sarjana UPR.
Penanganan kasus tindak pidana korupsi Sentra Industri Kecil Menengah ( IKM) di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir memasuki babak baru.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali melakukan penahanan terhadap dua orang dari enam tersangka yang terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bahan bakar batubara untuk PT?PLN (persero), berasal dari wilayah penambangan Kalimantan Tengah Tahun 2022.
Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus, Douglas Pamino Nainggolan, melakukan penggeledahan di tiga kantor yang berada di?Jakarta Selatan, Selasa, 28 November 2023.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI tengah menyidik perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah memeriksa 2 orang saksi pada Rabu, 15 Maret 2023.?
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya,?Totok Bambang Sapto Dwidjo melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus), Cipi Perdana mengatakan belum menerima hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kasus korupsi budi daya jambu kristal tahun anggaran 2020.
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas telah menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Jaksa Penyidik bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Kapuas.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri atau Kejari Kapuas telah menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau pelimpahan tahap II dari penyidik Polres Kapuas, satu berkas perkara dugaan tipikor pada Senin, 3 Oktober 2022.
Penyidik Satreskrim Polres Kapuas telah menetapkan Mantan Kepala Desa (Kades) Kaburan, berinisial TA sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa.
Mantan Kepala Desa (Kades) Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, kabupaten Pulang Pisau berinisial M?menjalani sidang perdananya di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya,?Senin, 14 Maret 2022.
Taring Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dalam menggungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi belakangan ini dinilai menurun. Bahkan sampai saat ini, tidak ada kasus korupsi yang berhasil diungkap.?
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Yestisia pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dalam perkara tindak pidana korupsi urusan Administrasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari tahun 2015 - 2018.
Penasehat Hukum Mantan Direktur PDAM Kapuas Agus Cahyono, Candra Putra menganggap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dirasakan terlalu berat dan tidak sebanding dengan peran kliennya dalam dugaan kasus korupsi dana penyertaan modal dari Pemkab Kapuas.
Kejaksaan Negeri Katingan membeberkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh N alias BR terkait dana pokir anggota DPRD Katingan untuk pengadaan bibit sapi.
Kasus dugaan korupsi proyek penataan makam yang menelan anggaran miliaran rupiah terus bergulir di Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas resmi menetapkan Y (36) seorang mantan bendahara di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kapuas Tahun 2015-2018, karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada penggunaan Dana Desa atau DD tahun anggaran (TA) 2019 di Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, diungkap jajaran Polres Pulang Pisau.
Budi Kristyanto dan Murtini mengaku harus berurusan dengan hukum atas laporan pesaing politik yang tidak terpilih saat mencalonkan diri sebagai kepala desa melawan Budi di Pilkades Desa Gunung Makmur, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Budi Kristyanto dan Murtini tidak menyangkal kalau mereka ada menggunakan keuangan desa untuk keperluan pribadi di hadapan penuntut umum.
