Tag
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan syarat yang harus dimiliki oleh masyarakat ketika mendirikan bangunan. Sebab, IMB itu sebagai bukti bahwa bangunan yang dibangun oleh masyarakat itu memiliki legalitas.?
Hanya ada 31 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kabupaten Seruyan yang mengurus izin mendirikan bangunan (IMB).
Aparatur Sipil Negara atau ASN di Kabupaten Seruyan wajib mengurus IMB ketika ingin membangun rumah. Begitu juga bagi bangunan rumah yang sudah ada diinstruksikan segera mengurus IMB.
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Hari Rahmad Panca Setia meminta agar bangunan milik pemerintah daerah juga wajib memenuhi izin mendirikan bangunan atau IMB.
Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Rimbun mendesak Pemkab Kotim menarik retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun menyayangkan adanya bangunan proyek pemerintah, yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Tempat penginapan, barak atau kos kerap kerap dijadikan tempat berbuat mesum atau pesta minuman keras. Oleh sebab itu harus ada evaluasi terkait izin mendirikan bangunan tersebut.
Sebagian besar bangunan yang ada di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan atau IMB.
Tidak ada alasan lagi bagi ASN dan P3K di Seruyan yang bangunan tidak memiliki IMB
Kalau hitungan terdahulu untuk rumah tipe 36 itu retribusinya Rp 1,3 juta. Sedangkan untuk sekarang retribusinya hanya Rp 190 ribu saja
Sasaran awal untuk mendongkrak retribusi IMB maka semua ASN, honorer, dan tenaga kontak diwajibkan mengurus izin
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTS Seruyan akan memberlakukan rumah atau bangunan lainnya milik Aparatur Sipil Negara atau ASN wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan atau IMB.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTS Kabupaten Seruyan Agung Setiawan menyebutkan bahwa pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan atau IMB dan Izin Reklame sesuai dengan space atau ukuran yang disampaikan oleh pemohon.
- Gedung sarang burung walet milik warga di Kota Palangka Raya direkomendasikan untuk dicek kembali, terkait izin mendirikan bangunan (IMB).
Jika ingin membangun ruko maka harus ada tempat parkir. Kalau tidak, saya minta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk tidak menerbitkan IMB.
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulang Pisau menargetkan pendapatan sebesar Rp 2 miliar dari IMB di tahun 2018.
Sebuah bangunan harus mengantongi IMB.
BORNEONEWS, Buntok – Ketua DPRD Barito Selatan (Barsel) Tamarzam minta agar masyarakat yang ingin mendirikan bangunan di tahun 2018 wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai dengan…
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Agus Seruyantara mengingatkan kepada lurah dan camat agar cermat dalam memberikan rekomendasi izin pendirian bangunan. "Terutama untuk…
BORNEONEWS, Kuala Kurun - Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunung Mas, Aga Handuran mengingatkan masyarakat supaya mengurus izin mendirikan bangunan (IMB)…
