Tag
Dalam kasus kedua ini mantan Kepala BPN Kotim itu dihadapkan dengan kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat tanah atas nama Herino Berson Masal yang kini berpindah tangan ke Yenny Theresya Sunaryo, di mana areal tanah itu diklaim milik Disdik Kotim.
Melakui kuasa hukum penggugat, Darmansyah, selain melakukan upaya hukum banding atas gugatan itu mereka juga akan menmpuh upaya hukum pidana
Pembuatan surat tanah di pemerintahan desa dan kelurahan rawan terjadi masalah, karena sampai saat ini tidak ada sistem yang baku. Dari dulu sampai sekarang masih menggunakan sistem manual.
Dalam kasus ini Jamaludin divonis 2 tahun dan Darmawai 1 tahun. Keduanya masing-masing didenda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan
Mahdianur meminta pengusaha asal Medan yang membeli tanah itu, orang yang mendatangkan pengusaha atau makelar tanah, hingga oknum pegawai Kecamatan Mentaya Hilir Utara yang ikut bermain dalam perkara itu juga harus diproses.
Jamaludin diberi waktu selama 7 hari oleh majelis hakim untuk menyatakan sikap apakah nanti menerima atau banding.
Dalam kasus pertama yang menyeret Jamaludin sebagai terdakwa itu JPU Kejari Kotim menuntutnya selama 3 tahun penjara. Serta denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan
"Sidang Kamis, eksepsi dijadwalkan Selasa (18/12/2018), kan mepet. Tapi tidak masalah sehari cukup waktu untuk kami buatkan eksepsinya," kata pria berkacamata itu.
Kasus ini ditingkatkan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti dalam pengadaan tanah yang nilainya mencapai angka miliaran rupiah tersebut.
Jamaludin tidak membantah menerima bungkusan plastik yang dari pemilik tanah awal, Herino
Dalam keterangannya sebagai saksi perkara Jamaludin tidak sama sekali membela mantan pimpinannya yang terakhir bertugas di Kantor Wilayah BPN Kalteng itu
Penyidik tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur akan memerika pemilik buku tanah yang disita dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kotim.
Tumpang tindih ini harusnya tidak terjadi jika BPN memahami dengan baik dan benar aturan perundang-undangan terkait pendaftaram tanah
Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, Jamaludin, terus berlanjut.
Setelah dijelaskan oleh pihak kejaksaan, ia yang awalnya mengira penahanannya diperpanjang itu akhirnya tanda tangan.
Badransyah yang diduga merupakan orang dekat mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur, Jamaludin, diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Kotim.
Dalam kasus ini pertimbangan JPU yang memberatkan terdakwa yakni, akibat perbuatannya itu terjadi carut marut pertanahan di Kotim.
Meski sudah 179 buku tanah baik itu atas nama Jamaludin, keluarga, maupun orang kepercayaannya disita penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejari Kotim saat menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotim. Tim penyidik tidak berhenti sampai di situ.
Penggeledahan itu tindak lanjut dari kasus ketiga mantan Kepala BPN Kotim, Jamaludin yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pernyataan Darmawi dalam sidang Selasa (30/10/2018) di Pengadilan Tipikor Palangka Raya itu seakan menunjukkan asal usul dari mana aset bernilai miliaran rupiah milik Jamaludin tersebut semakin jelas.
