Ini Isi Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPj Bupati Barito Selatan tahun 2020
DPRD Barito Selatan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan rekomendasi pansus tentang LKPj Bupati Barsel tahun 2020. Senin, 24 Mei 2021.
Tag
DPRD Barito Selatan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan rekomendasi pansus tentang LKPj Bupati Barsel tahun 2020. Senin, 24 Mei 2021.
DPRD Barito Selatan melalui Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barsel tahun 2020.
Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran menyampaikan permohonan maaf?kepada DPRD dan masyarakat jika dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian LKPj Tahun 2020 masih terdapat kekurangan ataupun kekeliruan yang menyangkut substansi kepemerintahan.
Pemerintah Provinsi Kalteng menerima keputusan rekomendasi dari DPRD Kalteng tentang LKPj?Gubernur Tahun Anggaran 2020. Rekomendasi itu disampaikan dalam rapat paripurna, Jumat, 21 Mei 2021.
DPRD Kalteng menggelar Rapat Paripurna ke 2 Masa Persidangan II Tahun 2021, Jumat, 21 Mei 2021. Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Abdul Razak ini agendanya mendengarkan Laporan Tim Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng tahun 2020.
DPRD menyerahkan surat keputusan tentang rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati barito Utara tahun 2020, Kamis, 6 Mei 2021.
DPRD Barito Timur menyampaikan keputusan terkait laporan keterangan dan pertanggungjawaban atau LKPj kepala daerah akhir tahun anggaran 2020, dalam sidang paripurna istimewa I, masa sidang III tahun sidang 2021, Senin, 3 Mei 2021.
BORNEONEWS, Sampit - Wakil Bupati Kotim, Irawati menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2020 ke Ketua DPRD, Rinie Anderson, untuk dibahas lebih lanjut, Selasa, 30 Maret 2021.…
DPRD Kapuas menggelar rapat paripurna ke 1 masa persidangan II tahun sidang 2020/2021, Jumat, 26 Maret 2021 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kapuas tahun 2020.
Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun ?anggaran 2019 ke DPRD, melalui rapat paripurna di DPRD,?Rabu, 6 Mei 2020.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Rusdi Gozali menyampaikan, ada progres yang lebih baik dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemkab Kobar 2019.
Banyak rekomendasi yang disampaikan DPRD ke Pemkab Barito Utara, salah satunya adalah bidang pendidikan. Untuk bidang pendidikan ini ada 10 permasalahan.
DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar sidang Paripurna II dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Utara Tahun Anggaran 2018 di ruang Sidang DPRD.
Ada beberapa perbaikan dalam Laporan Keterangan Penanggung Jawaban (LKPJ) Kotawaringin Barat 2018
Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah atau LKPJ tahun anggaran 2018 kepada DPRD dalan Rapat Paripurna masa sidang ke-5 tahun sidang 2019.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kapuas Algrin Gasan didampingi Wakil Ketua I DPRD Robert L Gerung itu harus diskors atau ditunda lantaran ketidakhadiran dari Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat.
Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah DPRD Kabupaten Kapuas telah selesai melakukan konsultasi ke dua kabupaten di Kalimantan Selatan untuk menggali referensi terkait LKPj tahun 2018.
Tim Pansus DPRD Kabupaten Kapuas mulai membahas penyelesaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2018.
Dalam rapat Banmus tersebut salah satu agenda penting yang dibahas adalah penjadwalan kembali Rapat Paripurna penyampaian hasil atau rekomendasi dari DPRD Kapuas atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2018
DPRD Kota Palangka Raya merekomendasikan agar pengelolaan Pajak dan Retribusi seperti Pajak Reklame, PJU, dan Taman Kuliner Tunggal Sangomang seharusnya dipusatkan pengelolaan pajaknya di satu SOPD.