Tag
Keputusan impor beras harus didasari dengan data saintifik yang valid dan berbasis bukti. Selain maladministrasi dalam kebijakan impor beras, Ombudsman juga menduga ada potensi maladministrasi dalam pengelolaan stok beras di gudang Perum Bulog
Pelayanan publik yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat yang memerlukan pelayanan efisien, mudah
BORNEONEWS, Palangka Raya – Banyak keluhan terkait masalah perizinan di Kalimantan Tengah, masih tertahan atau mandeg di meja kepala daerah. Beberapa di antaranya, menumpuk hampir lima bulan, tanpa…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Tengah mendata 150 laporan terkait penyimpangan pelayanan administrasi (maladministrasi) di wilayah Kalteng.…
ADA indikasi maladminsitrasi yang dilakukan oleh staf dan penjabat di Kantor Staf Kepresidenan. Dugaan maladministrasi itu berupa tindakan melampaui kewenangan dan jabatan. Hal ini diungkapkan oleh…
