Ajakan Aksi Masyarakat Adat di PT Kapuas Maju Jaya Viral, Penyebar Edaran: Saya Hanya Meneruskan
Sebuah edaran berisi ajakan aksi masyarakat Adat Dayak yang beredar luas di media sosial sejak akhir pekan ini menuai perhatian publik.
Tag
#Masyarakat Adat
Agustiar Ajak Dunia Akui Peran Masyarakat Adat dalam Menjaga Hutan dan Peradaban
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa masyarakat adat bukanlah entitas yang tertinggal, melainkan mitra utama dalam menjaga bumi, hutan, dan peradaban.
Batamad Diminta Jadi Organisasi Paramiliter Ujung Tombak Bela Hak Masyarakat Adat
Bupati Barito Utara mengharapkan bahwa Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) Kabupaten Barito Utara mampu menjadi organisasi paramiliter yang membela hak-hak masyarakat adat Dayak.
Sekda Palangka Raya: Masyarakat Adat Harus Dilindungi
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan, Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dilindungi keberadaannya.
Kemenkumham: Pembangunan Industri Tak Boleh Korbankan Masyarakat Adat
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengingatkan pemerintah pusat, daerah dan pemangku kepentingan terkait bahwa pembangunan sebuah industri tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat.
Masyarakat Adat Diminta Berperan Sukseskan Pembangunan di Seruyan
Pemerintah Kabupaten Seruyan, mengajak masyarakat adat dan lembaga adat di Kabupaten Seruyan, ikut berperan menyukseskan pembangunan di Bumi Gawi Hatantiring.
Masyarakat Adat Cenderung Tak Tersentuh COVID-19
Masyarakat dapat mengisolasi diri karena dengan kearifan lokal bisa menguatkan imunitas tubuhnya, kebutuhan nutrisi mereka, serta tidak tergoncang dengan adanya pandemi COVID-19
Pernah Mau Dibunuh dan Diimingi Uang Banyak, Perempuan ini Kukuh Perjuangkan Hak Masyarakat Adat
Meski pernah mendapat ancaman pembunuhan, pemecatan dari status sebagai pegawai negeri sipil atau PNS saat belum pensiun atau bahkan iming-iming uang yang banyak, Mardiana Deren tetap kukuh memperjuangkan hak-hak masyarakat di Kabupaten Barito Timur.
Raperda PPMHA Diharapkan Menambah Produk Hukum Daerah yang Bermutu
BORNEONEWS, Palangka Raya - DPRD Kalteng mengajukan raperda inisiatif tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). Terkait itu, Wakil Gubernur Kalteng, Habib Ismail bin Yahya…
KSP: UU Cipta Kerja Lindungi Masyarakat Adat
Dalam UU Cipta Kerja, masyarakat adat akan diikutkan dalam kebijakan penataan kawasan hutan, konservasi hingga Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Ary Egahni Ben Brahim: RUU Perlindungan Masyarakat Adat Hadir untuk Beri Ketenangan Investasi dan Perlindungan Masyarakat Adat
Anggota Komisi III DPR RI, Ary Egahni Ben Brahim mengatakan bahwa dirinya ingin agar Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Masyarakat Adat dapat segera dapat diselesaikan dan menjadi undang-undang untuk memberi ketenangan dalam berinvestasi. Selain itu tentu saja untuk segera memberi perlindungan kepada masyarakat adat.
Prasyarat Pengakuan Masyarakat Adat Dinilai Berat?
Pengamat ?Kehutanan Sadino menilai prasyarat pengakuan masyarakat hutan adat (MHA) secara hukum berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012 sangat berat dan membebani masyarakat adat yang belum terdaftar. Tertera dalam keputusan tersebut, persyaratan komunitas MHA salah satunya adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosia, dan hukum.
Akademisi: Sawit dan Masyarakat Adat Bisa Berdampingan
Masyarakat adat dengan perkebunan kelapa sawit tidak perlu dipertentangkan karena perkebunan itu bertujuan menyejahterakan dan sebagian besar lahan perkebunan kelapa sawit juga dimiliki oleh masyarakat termasuk masyarakat adat
Ketua YPPMMA-KT Apresiasi Penetapan Masyarakat Adat oleh Bupati Pulang Pisau
Ketua Yayasan Pemberdayaan dan Pengkajian Masyarakat dan Masyarakat Adat Kalimantan atau YPPMMA-KT, Simpun Sampurna menyatakan apresiasinya atas penetapan dan pengakuan masyarakat adat yang dilakukan oleh Bupati Pulang Pisau, Edy Pratowo baru-baru ini.
Penyelesaian Konflik dan Identitas Masyarakat Adat Perlu Keberpihakan Pemerintah
Pengakuan masyarakat hukum adat ini menurut Simpun sudah dilindungi undang-undang dan diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 15 Lampiran Undang-Undang tentang Pembagian Kewenagan Pemerintahan Daerah
Organisasi Masyarakat Adat Diminta Mengayomi
Organisasi masyarakat adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus mengayomi semua pihak yang ada di daerah ini.
DLH Sukamara Dekati Masyarakat Adat, Ini Tujuannya
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukamara berupaya melakukan pendekatan dengan masyarakat adat yang wilayahnya memiliki potensi kearifan lokal/
Masyarakat Adat Sudah Dilindungi Perda
BORNEONEWS, Palangka Raya - Keberadaan masyarakat adat di Kota Palangka Raya sudah sangat dilindungi, baik oleh pemerintah maupun oleh DPRD sebagai wakil rakyat. "Kita memiliki peraturan daerah…
Rukka Sombolinggi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang Baru
BORNEONEWS, Medan - Rukka Sombolinggi dipilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam Kongres V AMAN di Kampung Rakyat Penunggu, Tanjung Gusta, Deli…
Kongres AMAN V Delegasi Kalteng Tiba di Kampong Tanjung Gusta
BORNEONEWS, Medan - Puluhan perwakilan komunitas masyarakat adat dari Kalimantan Tengah (Kalteng) yang akan mengikuti Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) V sudah tiba di Kampong Tanjung…