Tag
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan untuk 30 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.
Tim Hukum Sugianto-Edi pun meyakini pada saat rapat permusyawaratan yang dilaksanakan MK?1-11 Februari 2021, dan 15 Februari 2021 ada keputusan/ketetapan dari perkara pilkada, gugatan yang disampaikan tim Hukum Ben-Ujang sudah ada keputusan
Mahkamah Konstitusi mencatat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan penanganan COVID-19 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja paling banyak dimintakan untuk diuji sepanjang 2020.
Sesuai jadwal tahapan sengketa perkara perselisihan hasil Pilkada 2020, Rabu, 20 Januari 2021, MK melakukan tahapan pemanggilan kepada para pihak
Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, sebanyak 3 permohonan diajukan secara daring dan 4 permohonan diajukan secara langsung
Permohonan perselisihan hasil pemilihan paling banyak adalah bupati, yakni sebanyak 102 permohonan, sedangkan untuk wali kota sebanyak 11 permohonan
Sekretaris DPD Partai Gerindra Kalsel Ilham Noor sebelum ditetapkan-nya hasil penghitungan suara 13 kabupaten/kota pada rapat pleno terbuka di Banjarmasin, Jumat, menyatakan pasangan calon dukungan partai-nya Denny-Difri menggugat hasil penghitungan suara KPU ke MK
Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah perbaikan permohonan dan pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada 26-29 Januari 2020 dan pemeriksaan persidangan pada 1-11 Februari 2020
Mahkamah Konstitusi menilai apabila norma Pasal 8 UU Pornografi tersebut dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti permintaan pemohon, hal tersebut justru akan kontraproduktif dengan semangat untuk memberantas pornografi di Indonesia
Norma Pasal 18 ayat (1) UU BPJS justru menurut Mahkamah Konstitusi, merupakan pengejawantahan semangat jaminan sosial yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (3) UUD 1945
Justru melalui partai politik nasional, Arief Hidayat menuturkan bahwa keterlibatan orang asli Papua di tingkat politik nasional lebih terjamin karena kaderisasi tidak terbatas di tingkat lokal dan karier politik mungkin sampai tingkat nasional
KSPI juga telah mengirimkan surat ke DPR meminta anggota dewan melakukan legislative review terhadap UU itu dan membatalkan pengesahannya
Pemohon adalah dosen bernama Burhanudin yang pernah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung pada 2016
Pernyataan Jokowi mempersilakan publik yang tak puas dengan omnibus law untuk menggugat ke MK itu mengecewakan
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara lebih memilih untuk menempuh jalur?judicial review?atau uji materi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Mentransmisikan siaran milik orang lain dilarang sepanjang dilakukan secara tanpa hak
Pemohon mengajukan permohonan uji materi Pasal 18 ayat 1 UU BPJS yang berbunyi, "Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS"
Permohonan itu akan diajukan Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif yang menilai pengesahan RUU Mahkamah Konstitusi (MK) sarat kepentingan politik
Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar menilai revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) tak memberikan kemajuan dalam reformasi hukum dan konstitusi.
TEMPO.CO , Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Covid-19 sebagaimana keputusan rapat Badan…
