Otoritas Myanmar akan Bebaskan 700 Tahanan dari Penjara Insein
Lebih dari 5.000 orang telah ditahan sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dari pemerintah terpilih Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menurut sebuah kelompok aktivis
Tag
Lebih dari 5.000 orang telah ditahan sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari dari pemerintah terpilih Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menurut sebuah kelompok aktivis
Mynamar bergejolak sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, mengutip penolakannya untuk menyelesaikan apa yang disebut kecurangan dalam pemliu November
Militer Myanmar menggunakan artileri dan helikopter pada Senin (31/5) melawan milisi anti junta di timur negara itu, kata saksi dan pemberontak, memaksa penduduk untuk melarikan diri dan bergabung dengan ribuan lainnya yang mengungsi akibat pertempuran baru-baru ini di wilayah tersebut.
Para pasien virus corona jenis baru di sebuah rumah sakit dekat perbatasan Myanmar dengan India menyoroti ancaman terhadap sistem kesehatan yang hampir ambruk sejak kudeta pada Februari 2021
Ribuan warga sipil juga telah meninggalkan rumah mereka akibat pertempuran tersebut dan juga menderita korban jiwa
Lebih dari 125.000 guru sekolah di Myanmar telah diskors oleh otoritas militer karena bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil untuk menentang kudeta militer pada Februari, kata seorang pejabat Federasi Guru Myanmar.
Kontestan Miss Universe 2020 asal Myanmar, Ma Thuzar Wint Lwin mencuri perhatian dunia lantaran dalam babak National Costume ia memperagakan busana tradisionalnya sambil membawa sebuah pesan bertuliskan "Berdoa untuk Myanmar".
Dalam laporan yang dirilis pada Jumat, UNDP mengatakan efek krisis dapat mendorong jutaan lebih banyak orang ke dalam kemiskinan
Dalam laporan yang dirilis pada Jumat, UNDP mengatakan efek krisis dapat mendorong jutaan lebih banyak orang di Myanmar jatuh ke dalam kemiskinan
Pemberontak Karen dan tentara Myanmar bentrok di dekat perbatasan Thailand dalam beberapa pekan sejak para jenderal Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi
Praktisi Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mendorong ?Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) segera menunjuk utusan khusus ?menjadi mediator antara dua pihak yang berseteru di Myanmar, dalam respons terhadap Konsensus Lima Poin yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin ASEAN.
Orang-orang di Myanmar pada Minggu mengkritik kesepakatan antara kepala junta negara itu dan para pemimpin Asia Tenggara untuk mengakhiri krisis negara yang dilanda kekerasan tersebut, seraya mengatakan kesepakatan itu gagal memulihkan demokrasi dan meminta pertanggungjawaban tentara atas ratusan kematian warga sipil.
Perwakilan Indonesia di Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR), Yuyun Wahyuningrum, mengatakan pihaknya menyambut baik kesepakatan negara-negara ASEAN yang dicapai melalui konsensus, terutama pada tiga poin yang diusulkan oleh Indonesia.
Pemerintah tandingan?Myanmar, National Unity Government (NUG), akhirnya merespon hasil KTT ASEAN yang berujung pada lima poin konsensus. Dikutip dari situs Radio Free Asia, NUG mengapresiasi hasil KTT ASEAN dan menyebutnya sebagai kabar yang menggembirakan.
Para pemimpin ASEAN mencapai konsensus untuk membantu menangani krisis di?Myanmar, pascakudeta militer terhadap pemerintah sipil terpilih negara itu.?Pernyataan Ketua ASEAN?(Chairmans Statement)?yang dirilis usai ASEAN?Leaders Meeting?di Jakarta, Sabtu 24 April 2021, menyebut dilahirkannya?'Lima Poin Konsensus'.
Sikap ASEAN yang tak mengundang pemerintah alternatif, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), ke pertemuan di Jakarta mengecewakan masyarakat?Myanmar.
Selain dihadiri oleh Sultan Hassanal Bolkiah dan Presiden Joko Widodo, sejumlah pemimpin dan perwakilan negara-negara ASEAN hadir dalam pertemuan tersebut
ALM kali ini terdiri atas tiga segmen, yakni pembangunan masyarakat ASEAN, hubungan eksternal ASEAN, serta isu-isu regional dan internasional
Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Christine Schraner Burgener akan berkunjung ke Jakarta pada Kamis (22/4) untuk bertemu para pejabat negara-negara Asia Tenggara guna mencari jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah dan memulihkan stabilitas di Myanmar, menurut tiga sumber yang mengetahui gerakannya.
Kantor HAM PBB pada Selasa mengaku khawatir bahwa penindakan keras militer terhadap demonstran berisiko menjadi konflik sipil, seperti yang terjadi di Suriah