Tag
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan?Perlindungan Anak?Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden mengingatkan peran penting integritas dan netralitas ASN.
Pengamat politik yang juga pengajar ilmu komunikasi politik dan teori kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan netralitas ASN dalam Pemilu tidak bisa hanya dinilai dari unggahan foto bersama kontestan Pemilu.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng mengikrarkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu 2024.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotawaringin Timur berkomitmen mengawal Pemilu 2024 dengan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pada tahun 2024 mendatang, pemilu serentak baik Presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi atau kota maupun kepala daerah akan digelar. Segala sesuatu terkait persiapan pemilu sudah dimulai sejak sekarang. Artinya, saat ini sudah memasuki tahun politik.
Dari 2.007 laporan itu?KASN menemukan 1.588 atau 79,1 persen ASN yang terbukti melanggar netralitas. Selanjutnya, mereka pun mendapatkan rekomendasi KASN untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).
Politisi PAN Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha mengatakan bawa netralitas aparatur sipil negara atau ASN memberikan kontribusi terhadap kualitas demokrasi.
Anggota Komisi A DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha?mengatakan, netralitas yang ditunjukkan ASN telah meningkatkan kualitas Pilkada Kalimantan Tengah 2020.
Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Lurand mengingatkan Aparatur Sipil Negara atau ASN pemkab agar?netral pada Pilkada Kalteng 2020.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya masih menangani?dugaan pelanggaran yang dilakukan 3 ASN terkait netralitas dalam Pilkada Kalteng 2020.
Anggota DPRD Provinsi Kalteng, Achmad Rasyid mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar jangan?sampai terlibat politik praktis di perhelatan pilkada.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling lambat 3 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Mendagri.
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai aparat sipil negara (ASN) yang dilaporkan sebagai melanggar netralitas posisinya adalah patut diduga dan belum pasti bersalah.
Sesuai dengan PP No 12 tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Kemendagri.
Ketua Bawaslu Barito Selatan, Nur Chambiyah mengingatkan Aparatur?Sipil Negara (ASN) dan kepala desa agar?tidak terlibat dalam politik praktis di Pilkada Kalteng?2020.
Menurut Tjahjo kalangan ASN selalu berdalih bahwa posisi mereka dilematis dalam menjaga netralitas pada ajang pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, maupun pemilihan presiden.
Politisi Partai Golkar ini berharap sikap netral harus disadari dan dipatuhi setiap ASN karena mereka memiliki keterikatan sebagai abdi negara yang dilarang berpihak terhadap pasangan calon apa pun alasannya
Penandatangan tersebut dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto di Jakarta, Kamis.
Aduan yang Fahrizal maksud, ASN yang terlibat tim sukses peserta pemilu atau berpolitik secara praktis.
Netralitas ASN yang tetap terjaga saat pemilu, bisa membuat sinergi penyelenggara pemerintahan daerah, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, bisa berjalan harmonis.
