Prakrisi Hukum: OTT SMPN 8 Palangka Raya Wajib Masuk Ranah Pidana
Praktisi Hukum Sukah L Nyahun meminta kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala SMPN 8 Palangka Raya, SA kembali ditarik oleh kejaksaan dan masuk ke ranah hukum.
Tag
#Operasi Tangkap Tangan
Jangan Sampai Kasus OTT Kepala SMPN 8 Palangka Raya Jadi Bumerang bagi Penegak Hukum
Kasus Operasi Tangkap Tangan Kepala SMPN 8 Palangka Raya diharapkan tidak menjadi bumerang bagi aparat penegak hukum.
Proses Hukum Pidana dan Administrasi Merupakan Ranah Berbeda
Kasus Operasi Tangkap Tangan Kepala SMPN 8 Palangka Raya berinisial SA oleh petugas Kejaksaan Negeri mendapat sorotan dari akademisi.
Anggota Dewan Dorong Penyelesaian Kasus OTT Kepala SMPN 8 Palangka Raya ke Jalur Pidana
Jajaran DPRD Kota Palangka Raya berharap kasus Operasi Tangkap Tangan Kepala SMPN 8 Palangka Raya dapat ditangani melalui jalur hukum pidana.
Kasus OTT Kepala SMPN 8 Palangka Raya Seharusnya Masuk Pidana Murni
Praktisi hukum Sukah L Nyahun menilai kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala SMPN 8 Palangka Raya berinisial SA seharusnya masuk ke ranah pidana murni.
Praktisi Hukum Nilai Pelimpahan Kasus OTT Kepala SMPN 8 Palangka Raya tidak Wajar
Praktisi hukum Sukah L Nyahun, menilai langkah pelimpahan kasus Operasi Tangkap Tangan Kepala SMPN 8 Palangka Raya, SA, ke Inspektorat bukanlah hal yang wajar.
Langkah Kejaksaan Palangka Raya Bisa Menuai Perspektif Negatif
Pihak kejaksaan justru menyetujui bahwa kasus tersebut diselesaikan melalui ranah administrasi dengan melalui beberapa pertimbangan
Nominal Bukan Alasan Batalnya Proses Hukum
Dalam kacamata hukum jika uang uang diterima oleh oknum kepala sekolah tersebut merupakan hasil permintaan paksa dari yang bersangkutan kepada orang tua siswa, berapapun nilainya, hal tersebut sudah menjadi salah satu bukti pidana yang kuat
Kejaksaan Dinilai Keliru dalam Limpahkan Kasus OTT Kepala SMPN 8 Palangka Raya ke Inspektorat
Perkara OTT tindak pemerasan oknum kepsek terhadap orang tua siswa ini sudah dikategorikan sebagai tindak pidana murni dan bukan lagi administrasi, sehingga harus diproses sesuai hukum yang berlaku
Khilaf, Alasan Kepala SMAN 8 Palangka Raya Lakukan Pemerasan
Ia mangakui jika hanya berniat ingin membantu anak didiknya yang mengalami kesusahan dengan tinggal kelas
OTT Kepala SMPN 8 Tamparan Dunia Pendidikan di Palangka Raya
Umi berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran dan tidak lagi terulang di Kota Palangka Raya
Ini Alasan Jaksa Tidak Meneruskan Kasus OTT Kepala SMPN 8 Palangka Raya ke Penjara?
Sebentar lagi Kepala SMPN 8 Palangka Raya akan pensiun, sehingga sebagai pertimbangan jaksa untuk tidak meneruskan kasus OTT ke pidana
Terjaring OTT, Kepala SMPN-8 Palangka Raya Belum Dinonaktifkan
Sampai saat ini SA masih menjalani pemeriksaan oleh inspektorat
Ini Alasan Jaksa Limpahkan Kasus OTT Kepala SMPN 8 Palangka Raya ke Inspektorat
Solusi yang tepat bagi kasus ini adalah dengan penindakan hukum secara sosial
SA Jadi Tersangka Pelaku Tunggal Pemerasan di SMPN 8 Palangka Raya
Kepala SMPN 8 Palangka Raya berinisal SA menjadi pelaku tunggal dalam kasus dugaan pemerasan terhadap orang tua murid dengan modus tidak naik kelas.
Pendidikan Bukan Lahan Bisnis
Dunia pendidikan merupakan tempat untuk mencerdaskan para generasi bangsa, sebagai tempat membentuk karakter, baik itu kejujuran maupun keilmuan
Status Kepala SMPN 8 Palangka Raya Menunggu 1 x 24 Jam
Jaksa akan mengumumkan status SA seusai pemeriksaan oleh tim kejaksaan terhadap yang bersangkutan
Jaksa Amankan 3 Amplop dari OTT SMPN 8 Palangka Raya
Setiap amplop berisi Rp 500.000. Selain itu beberapa ponsel dan dokumen yang berkaitan dengan kasus ini
Kepala Dinas Pendidikan Prihatin Kepala SMPN 8 Palangka Raya Kena OTT
OTT yang dilakukan Kejaksaan Negeri Palangka Raya ini merupakan tamparan keras yang bisa dijadikan pelajaran, sehingga ke depannya tidak terjadi lagi
3 Orang Terseret OTT di SMPN 8 Palangka Raya
Dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya menyeret tiga orang di SMPN 8 Palangka Raya.