Tag
Opini WTP tersebut diserahkan dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang berlangsung di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Jumat 29 mei 2026. Acara tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten se-Kalimantan Tengah.
BORNEONEWS, Kuala Pembuang – Pemerintah Kabupaten Seruyan menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Seruyan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan…
Penyerahan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
DPRD Kabupaten Barito Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali? meraih meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 10 kalinya secara berturut-turut, Selasa, 2 Juli 2024.
Pemko Palangka Raya sekali lagi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
Pemerintah Kabupaten Katingan untuk kesekian kalinya? kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023.?
Pemkab Barito Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk kedelapan kali, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang ke 12 kali berturut-turut.
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengajak semua perangkat daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih selama lima kali berturut-turut.
Bupati Gunung Mas Jaya S Monong berharap Pemkab Gunung Mas bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Fraksi Partai NasDem Hanura DPRD Gunung Mas memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih pada tahun 2022 ini.
Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)atas Laporan Keuangan Pemprov (LKP) Kalteng Tahun Anggaran 2022.?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) kembali monerahkan prestasinya, dengan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjelaskan penyebab adanya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Nuryakin berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketua tim pemeriksa LKPP, Nurul Huda meminta kerjasama kepada SOPD untuk membantu pelaksanaan audit dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan.?
Diharapkan pula?hal tersebut bisa memberikan dampak besar terhadap pembangunan daerah khususnya untuk Kabupaten Gunung Mas.
Pemerintah Kotim meriah opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tahun 2021 pada Mei 2022.?Raihan tersebut merupakan yang ke-8 kalinya secara berturut-turut
