Tag
Mahfud menjelaskan selama ini di lembaga-lembaga atau daerah yang terjerat kasus korupsi juga memperoleh status WTP dari Kementerian Keuangan. Ada sejumlah contoh lembaga yang terjerat kasus korupsi meskipun mengantongi status WTP.
Pemerintah Kabupaten Sukamara menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2012-2021.
Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah memperoleh opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebanyak tujuh kali, yaitu di tahun 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.
Dia menyebut?raihan opini WTP Pemprov Kalteng yang ke 8 kali secara berturut-turut itu harus bisa menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan yang lebih baik dan maksimal lagi kepada masyarakat di provinsi ini.
Halikinnor mengungkapkan peraihan opini WTP tersebut sangat luar biasa, dan bukan atas jasa dirinya maupun Ketua DPRD Kotim Rinie yang ikut menerima penghargaan tersebut.?
Dengan raihan opini WTP ini maka Pemprov Kalteng telah berhasil mempertahankan opini WTP selama 8 tahun secara berturut-turut, dan diharapkan hal itu bisa menjadi motivasi untuk raihan prestasi selanjutnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalteng.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin optimistis akan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun angaran 2021 yang telah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalteng.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan daerah.??
Bupati Nadalsyah bertekad untuk dapat kembali memperoleh Opini WTP ke 8 kalinya secara berturut-turut.?
Bupati Pulang Pisau (Pulpis) Pudjirustaty Narang mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Keuangan melalui Vidio Confrence, Selasa, (14/09/2021).
Dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI terhadap LKPD Pemprov Kalteng tahun anggaran 2020, menjadi perolehan Opini WTP Pemprov ke -7 kalinya secara berturut-turut.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Kalteng dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setempat tahun anggaran 2020,?merupakan ke-7 kalinya secara berturut-turut.?
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualin (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setempat tahun anggaran 2020.
Windu berharap?melalui penghargaan tersebut dapat berdampak terhadap kinerja secara nyata, sehingga apa yang dilakukan bisa dirasakan oleh masyarakat Bumi Gawi Barinjam
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rinie Anderson mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian atau opini WTP yang kembali diraih Pemkab Kotim.
Pemkab Murung Raya kembali mendapat?opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.
Bupati juga mengingatkan kepada semua perangkat daerah bahwa opini yang diraih bukanlah hasil akhir yang ingin dicapai
Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Ade Iwan Ruswana mengatakan opini yang diberikan tak lepas dari sinergitas antara seluruh perangkat daerah
Pemko Palangka Raya kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng).
