Tag
Tokoh masyarakat Kabupaten Barito Timur, H Supriatna mengungkapkan beberapa sumber pendapatan yang saat ini belum digarap maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Barito Timur. Salah satu sumber PAD yang dimaksud Supriatna yaitu Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) khusus rumah mewah akan dilakukan penyesuaian terkait iuran pajaknya.
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Barito Utara mengadakan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Minggu, 13 Oktober 2019.
Sebanyak 1.114 data objek pajak di Seruyan tidak valid. Hal itu berdasarkan hasil validasi dari 36.000 objek PBB P2.
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Seruyan pada 2018 tidak sesuai harapan. Pencapaiannya hanya di angka 52,03 persen.
Kesadaran yang tinggi dari masyarakat sangat mendukung percepatan perolehan pendapatan dari sektor PBB maupun lainnya
Selesainya rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya menjadikan pemutakhiran data PBB ini sebagai kebutuhan mendesak.
Untuk membayar iuran BPJS Kesehatan saja tidak mampu, apalagi untuk membayar PBB.
Jika ingin ada peningkatan pendapatan daerah yang bersumber pada pajak dan retribusi ini, maka Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya harus melakukan terobosan dalam hal pelayanan.
Kegiatan itu mengajak dan memberikan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Utara. Serta memberikan dorongan kepada wajib pajak atau masyarakat untuk segera membayar pajak.
Pekan panutan PBB tahun 2018 direncanakan berlangsung selama tujuh hari.
BPKAD Kabupaten Barito Selatan menyediakan empat tempat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan di Barito Selatan mencapai Rp 7,803 miliar.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyerakan 46.407 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan tahun 2018. Diaula Setda Barsel, Kamis (13/9/2018).
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Diu Husaini meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk mengevaluasi serapan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) yang terhitung masih rendah.
"Saya tadi barusan membayar pajak sebesar satu juta dua ratus empat puluh sekian, untuk satu rumah dan tanah enam bidang," kata Mofit.
PBB-P2 belum maksimal dipungut oleh petugas di lapangan padahal masyarakat selaku objek pajak sudah siap untuk dilakukan pemungutan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawartingin Barat (Kobar) Molta Dena mengatakan, semakin banyak masyarakat yang taat bayar pajak maka pembangunan akan semakin bagus dan merata.
Sebanyak tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Katingan dinilai memiliki potensi pajak cukup besar. Ketiga kecamatan itu, yakni Kecamatan Katingan Kuala, Katingan Hilir, dan Kecamatan Katingan Tengah.
BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Seruyan Leonard S Ampung meminta kinerja petugas pemungut pajak perkotaan dan pedesaan ditingkatkan. "Kinerja para petugas pemungut pajak…
