DPRD Barito Utara Setujui Raperda Pajak Daerah
Produk hukum ini akan dijadikan sebagai payung hukum bagi pemerintah kabupaten untuk melakukan pungutan atas pajak daerah dengan menyesuaikan pada tarif jenis pajak daerah yang telah diubah
Tag
#Pajak Daerah
Pemko Gelar FGD Analisis Pajak Daerah
Kegiatan FGD ini digelar bersama dengan Universitas Brawijaya di aula Peteng Karuhei (PK) I lantai dua Balai Kota Palangka Raya, Senin, 24 Juni 2019
Jumlah Mutasi Pelat non KH ke KH Capai 200 Kendaraan tiap Bulan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kaspinor mengatakan- salah satu pencapaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam masa kerjanya adalah ratusan kendaraan yang bermutasi dari nomor kendaraan non KH menjadi KH.
Badan Pengelola Pendapatan Palangka Raya Tangani 9 dari 11 Sektor Pajak
Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya mengelola 9 dari 11 sektor pajak yang ada di Kota Cantik.
Pajak Permukaan Air Tanah Lampaui Target
Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Kaspinor, menyebut saat ini pajak permukaan air dan tanah sudah melampaui dari target yang ditentukan.
Badan Pendapatan Daerah Kalteng Tingkatkan Pajak Alat Berat 3 Sektor Ini
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (BPD) berencana meningkatkan koordinasi terkait penerimaan pajak alat berat di tiga sektor.
DPRD akan Kaji Banding Perda Pajak Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara bersama instansi terkait akan melaksanakan kaji banding terkait Pajak Daerah ke kabupaten lain.
Legislator Pertanyakan Penarikan Pajak Galian C Tak Berizin
DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar rapat bersama eksekutif, terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
BPPRD dan Satpol PP Kapuas Cek Tempat Penumpukan Galian C
Mengawali awal tahun 2019 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kapuas dan anggota Satpol PP mengecel sejumlah tempat penumpukan galian C atau biasa dikenal dengan mineral bukan logam di Kuala Kapuas, Rabu (9/1/2019).
Realisasi 11 Pajak Daerah Kotim Capai 119,58%
Hanya satu yang tidak mencapai target yakni pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan PBB-P2 yakni target Rp7,52 miliar, hanya terealisasi Rp6,43 miliar atau 85,55%.
Pemungutan Pajak Daerah di Seruyan Temui Kendala
"Faktor kesadaran masyarakat wajib pajak masih rendah. Makanya kita gencar melakukan sosialisasi, hingga jemput bola ke pelosok-pelosok," kata Kepala BPPRD Seruyan, Markus.
Pengusaha Kuliner Diminta Jujur dan Taat Bayar Pajak
Potensi pendapatan daerah dari hasil pajak usaha kuliner di Sampit sangatlah tinggi. Sebab, hampir setiap tahunnya, pelaku usaha di bidang tersebut semakin meningkat.
Pengusaha Kuliner Berpenghasilan Rp 7,5 Juta per Bulan, Wajib Bayar Pajak
Adapun target pendapatan dari pajak usaha kuliner di tahun 2018 yakni Rp 4,2 miliar. Dan di Sampit ini, ada 110 usaha pengusaha kuliner, meliputi dua kecamatan yakni Baamang dan Mentawa Baru Ketapang.
Pemkab Barito Utara Sosialisasi dan Pendataan Objek Pajak
Dengan sosialisasi ini diharapkan pajak daerah bisa meningkat
Semakin Banyak Taat Pajak Pembanguan Makin Bagus
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawartingin Barat (Kobar) Molta Dena mengatakan, semakin banyak masyarakat yang taat bayar pajak maka pembangunan akan semakin bagus dan merata.
Masyarakat Diimbau Tidak Manipulasi Penghitungan Pajak
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar Molta Dena mengimbau masyarakat wajib pajak tidak memanipulasi penghitungan pajak.
Pajak Daerah Krusial Bagi Pembangunan
Dalam memungut pajak dari masyarakat, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang. Harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pajak Daerah Merupakan Pungutan Wajib
Pajak akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Dari 110 Usaha Kuliner di Sampit Hanya 30 Bayar Pajak
BORNEONEWS, Sampit - Saat ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendata bahwa ada 110 usaha kuliner di Sampit yang masuk daftar wajib pajak, namun…
Empat Hari Bahas BPHTB, Akhirnya Tetap Disepakati 5 Persen
DPRD Kotawaringin Timur melakukan voting untuk menetapkan besaran retribusi dan pajak daerah terutama tentang BPHTB