Tag
"Kita akan membuka ini dan kami kementerian sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk mendiskusikan?kembali pembukaan tersebut,"
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Farid Wajdi mengingatkan para pekerja yang ingin bekerja di wilayah Kalteng untuk mempersiapkan diri dengan baik. Hal ini disebabkan karena situasi kerja di setiap wilayah berbeda.
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Nuri Resti Chayyani mengatakan kenaikan upah minimum telah melalui berbagai kajian dan perhitungan, dan pemerintah daerah dapat membuat kebijakan lain untuk mendorong kesejahteraan pekerja.
Komite Eksekutif Partai Buruh memerintahkan seluruh kadernya memperjuangkan berbagai kepentingan pekerja selain fokus memenuhi persyaratan jadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Syahril Tarigan mengharapkan para pekerja diprioritaskan sebagai sasaran vaksinasi COVID-19 guna menekan penularan virus corona?jenis baru itu.
Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan pekerja industri penerbangan akan mendapatkan vaksinasi pada April 2021 untuk mendukung bangkitnya aktivitas sosial ekonomi dan pariwisata.
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai lebih memberikan kepastian dan perlindungan kepada pekerja.
HIPMI menyambut baik langkah pemerintah mengundangkan UU Cipta Kerja. Pemerintah telah membawa iklim positif bagi investasi di Indonesia, khususnya kalangan pengusaha
Penyaluran BSU dibagi menjadi 2?termin dan?akan disalurkan Rp 1,2 juta. Setelah penyaluran termin pertama usai, maka Kementerian Ketenagakerjaan akan memproses termin ke 2
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi dari permasalahan produktivitas pekerja yang hanya mencapai 2-3 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam waktu dekat pemerintah akan mengesahkan undang-undang cipta kerja atau yang Iebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law
Apindo juga mengimbau kepada seluruh pekerja di perusahaan yang menjadi anggota Apindo untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut
Beberapa syarat itu adalah pekerja aktif sebagai peserta BP Jamsostek sampai?Juni 2020 dan terdaftar dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara gaji kurang dari Rp 5 juta per bulan
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef),?Bhima?Yudhistira Adhinegara, menyoroti tiga hal dalam pencairan?subsidi gaji?bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Pertama, ia mengatakan pemerintah harus mengevaluasi daftar penerima bantuan yang merujuk pada data BPJS Ketenagakerjaan alias BP Jamsostek.
Komitmen pemerintah dalam memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) ditunaikan hari ini, Kamis, 27 Agustus 2020. Dilaksanakan secara virtual, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menerima para perwakilan pekerja di Istana Negara dan memberikan BSU gelombang pertama untuk 2,5 juta pekerja secara simbolis. BSU ini diterima oleh 20 orang perwakilan dari pekerja kategori Penerima Upah (PU) dengan berbagai latar belakang pekerjaan dan disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Direktur Utama dan Ketua
Selama?pandemi, layanan jasa?kurir?merekrut karyawan tambahan untuk mempertahankan kualitas layanannya selama periode Lebaran dan mempersiapkan periode sibuk akhir tahun.
TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan meminta lembaga atau perusahaan media terbuka bila ada pekerjanya yang terinfeksi Covid-19 . Manan mengatakan keterbukaan…
Ahmad Amirudin ini merupakan salah satu dari 8 pekerja yang di PHK, dari PT.Indo Sawit Kekal (Group Cargil) RVE Pasir Putih Kabupaten Ketapang Kalbar, tanpa uang pesanggon dan surat jalan
Jadi tidak melarang perusahaan atau pengusaha mendatangkan pekerja dari luar daerah
Bantuan sosial ini akan dibagikan kepada para pekerja di Kota Palangka Raya yang tidak sedikit mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun yang dirumahkan
